MTA: Tak Mungkin PON di Aceh Tanpa Sharing Dana Daerah, Namun Penggunaan APBA Harus Diminimalisir

“Gubernur tidak ada dawa-dawi terkait PON. Pj Gubernur langsung eksekusi tindak lanjuti untuk pelaksanaan percepatan PON dengan rapat di kantor Gubernur terkait percepatan penyuksesan PON,” katanya.

“Perhatian besar Pj Gubernur adalah atletnya. Ada kekurangan selama ini terus di backup oleh Pj Gubernur dan PON tidak akan sukses jika atletnya tidak sejahtera,” tambahnya. 

Sementara Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani menyebut, bahwa semangat awal menjadikan Aceh sebagai tuan rumah PON sebagai legacy yang ditinggalkan, seperti adanya pembangunan yang tidak dibangun dengan APBA.

“Misalnya seperti venue dan sarana lainnya. Itu sebabnya PON di lobi ke provinsi-provinsi lain, ketika awal pelantikan Irwandi-Nova,” ucap Falevi.

Ia mengklaim tidak sepakat bila PON menghabiskan anggaran APBA.

Baca juga: Seorang Warga Hilang Tenggelam di Muara Kuala Tuha Nagan Raya, Diduga Saat Korban Lari dari Kejaran

Sebab PON merupakan event olahraga nasional, bukan Pora atau Popda yang berstatus event daerah.

“Kami di DPR Aceh, 9 fraksi tidak sepakat penggunaan APBA untuk PON. Karena tidak ada nomenklatur untuk penggunaan pembangunan PON, kalau subsidi 20 atau Rp 100 miliar masih wajar,” katanya.

Politisi PNA ini mengatakan, bahwa dana Otsus Aceh saat ini sudah berkurang dari Rp 8,7 triliun menjadi Rp3,7 triliun. Sementara pembangunan beberapa infrastruktur di Aceh juga dibiayai dengan dana tersebut.

“Kami di Badan Anggaran DPRA juga tidak sepakat APBA untuk membangun infrastruktur PON. Tapi kalau untuk Pelatda silakan diambil,” tegasnya.

Falevi menyampaikan, bahwa komitmen pemerintah pusat membangun sejumlah infrastruktur baru di Aceh tidak dijalankan.

Bahkan, pemerintah kemudian hanya berencana merenovasi venue-venue yang telah ada.

Baca juga: TERUNGKAP Kebohongan Israel Soal Ledakan RS di Gaza, Tuduh Palestina yang Kirim Roket

“Kalau tidak ada pembangunan dan rehab-rehab saja, untuk apa PON di Aceh. Jika menggunakan APBA, kasih saja PON ke daerah lain,” ujarnya. 

Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, Bachtiar Hasan, mengatakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sudah membantu anggaran pelatihan daerah (Pelatda) sebesar Rp 32 miliar.

“Dana tersebut setelah di breakdown, maka bisa digunakan untuk Pelatda selama 5 bulan,” ujar Bachtiar dalam diskusi Aceh Resource & Development (ARD), bertema “PON XXI Aceh-Sumut SIapkah Kita?” yang digelar di Moorden Cafe, Pango, Selasa (17/10/2023).

Ia menjelaskan, bahwa ada dua model pelaksanaan Pelatda.