Berita Banda Aceh

MTA: Tak Mungkin PON di Aceh Tanpa Sharing Dana Daerah, Namun Penggunaan APBA Harus Diminimalisir

Hal itu disampaikan oleh Muhammad MTA dalam diskusi Aceh Resource & Development (ARD), bertema “PON XXI Aceh-Sumut Siapkah Kita?” yang digelar di Moor

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA 

Hal itu disampaikan oleh Muhammad MTA dalam diskusi Aceh Resource & Development (ARD), bertema “PON XXI Aceh-Sumut Siapkah Kita?” yang digelar di Moorden Cafe, Pango, Banda Aceh, Selasa (17/10/2023).

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan meski PON merupakan program nasional, namun karena even ini dijemput Pemerintah Aceh untuk dibawa ke Aceh, maka tidak mungkin tanpa ada sharing dana daerah.

Namun Muhammad MTA menyebutkan, penggunaan APBA untuk PON harus diminimalisir.

Hal itu disampaikan oleh Muhammad MTA dalam diskusi Aceh Resource & Development (ARD), bertema “PON XXI Aceh-Sumut Siapkah Kita?” yang digelar di Moorden Cafe, Pango, Banda Aceh, Selasa (17/10/2023).

Ia mengatakan, bahwa PON tidak mungkin tidak ada dana sharing dari pemerintah daerah.

Saat ini tinggal bagaimana seluruh komponen di Aceh, baik pemerintah, daerah, DPRA, KONI, bersatu merasionalisasi serta meminimalisir penggunaan APBA.

“Karena tidak mungkin tidak menggunakan APBA, sebab ini program nasional yang dijemput oleh Aceh,” jelasnya.

Baca juga: TERUNGKAP Sosok Istri Polisi yang Selingkuh dengan Mahasiswa, Ternyata Eks Puteri Indonesia

Ia menjelaskan, bahwa bonus yang didapatkan dari tuan rumah adalah pembangunan infrastruktur sarana olahraga.

Ketika Aceh menjadi tuan rumah, memang masih berdarah-darah. Keinginan Aceh menjadi tuan rumah, semangat besar itu tidak mungkin tidak dibarengi oleh konsekuensi logis dari tuntutan.

“Konsekuensi menginginkan program nasional di Aceh, bahwa ada hal yang menjadi sharing dari pelaksanaan. Saat itu ada janji dari kita mengenai akan menanggung sebagian hal,” ujar MTA.

Ia menuturkan, ketika semua stakeholder duduk dan merasionalkan hal ini ke pemerintah pusat, maka itu lebih bagus demi kepentingan Aceh.

Menurutnya, saat ini fiskal APBN juga bermasalah dan berkonsekuensi terhadap pelaksanaan even nasional seperti PON tersebut.

“Rehab berat fasilitas olahraga itu sama dengan pembangunan baru. Aceh pada tahun 2023 mendapatkan Rp 800 miliar dari APBN untuk PON. Sedangkan kekurangan dana Rp1,2 triliun itu bukan penggunaan dana APBA, tapi untuk penyelenggaraan yang belum cukup anggarannya,” ucapnya.

Baca juga: AS Beri Lampu Hijau kepada Israel Lancarkan Invasi Darat ke Gaza

MTA menambahkan, bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, secara substansi menjalankan program pemerintah pusat.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved