MTA: Tak Mungkin PON di Aceh Tanpa Sharing Dana Daerah, Namun Penggunaan APBA Harus Diminimalisir

Pertama model Pelatda sentralisasi terpusat yang jumlah atletnya 392 orang. Sedangkan model kedua, desentralisasi sebanyak 50 cabang, dengan jumlah 210 atlet dan pelatih, sehingga total keduanya hampir 600 peserta.

“Anggaran paling banyak alokasinya untuk penginapan, akomodasi dan konsumsi, yang menelan dana hampir Rp20 miliar,” jelasnya.

Baca juga: AKHIRNYA Israel Izinkan Bantuan Kemanusiaan Masuk dari Mesir ke Gaza Usai Kunjungan Biden

Ia menuturkan, bahwa selama Pelatda 5 bulan, atlet Aceh sudah dikirim ke Kejurnas, ada 30 cabang yang mengikuti Kejurnas dan seluruhnya mendapat medali.

“Kita target 60 medali emas yang ditargetkan Aceh di PON ke depan, dan bisa masuk 10 besar peringkat Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, wartawan olahraga Serambi Indonesia, Imran Thaib, mengakui bahwa hingga kini belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat soal dana sharing yang diberikan pada tuan rumah PON.

Ia menjelaskan, saat PON XX 2021 Papua sebagai tuan rumah mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp10,43 triliun. Lalu PON Jawa Barat, dana yang diberikan mencapai Rp 3,1 triliun, dan PON Riau sebanyak Rp1,7 triliun.

“Dari sini bisa dilihat bahwa semua daerah yang berstatus jadi tuan rumah PON, mereka menerima bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, bukan hanya sebatas dana, tapi juga sarana,” ucap Imran.

Menurut Imran, Aceh sudah punya Stadion Harapan Bangsa dan Stadion H Dimurthala di Lampineung dan seharusnya Aceh juga mendapatkan stadion seperti provinsi-provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.

Baca juga: Konflik Palestina-Israel dan Pendidikan Kita

“Nyatanya saat ini bukan mendapat stadion, tapi hanya merehab. Padahal awalnya akan dijanjikan mendapatkan fasilitas, apakah di Kuta Malaka atau di Neuheun yang merupakan tanah Universitas Syiah Kuala, lengkap dengan rumah sakit,” jelasnya.

Ketua SIWO Aceh ini, menyampaikan bahwa jika di daerah lain punya venue utama untuk ajang PON, semestinya Aceh juga harus giat melobi pemerintah pusat.

“Meski mustahil terwujud dengan harus rehab total pembangunan Stadion Harapan Bangsa nantinya harus memenuhi standar internasional. Minimal dimulai dengan pembangunan single seat,” sarannya. (*)