Ditolak Mendarat di Aceh, 5 Warga Rohingya Nekat Lompat ke Laut dan Berenang Mohon Perlindungan

Dikutip dari Kompas.com, Miftach menyampaikan, Aceh kembali didatangi sekitar 249 imigran Rohingya menggunakan kapal mesin kayu. 

Tetapi kedatangan mereka mendapat penolakan dari masyarakat.

Pertama, sekitar pukul 04.00 kapal imigran Rohingya itu mendarat di kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. 

Kemudian, masyarakat setempat menolak kedatangan mereka.

Setelah itu, para pengungsi kembali bergerak hingga akhirnya mendarat di kawasan pesisir Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara sekitar pukul 16.00 WIB.

Setelah mendarat ke di bibir pantai, mereka mendapatkan makanan dari hingga pakaian dari masyarakat setempat. 

Kemudian, para pengungsi beserta kapal didorong kembali ke lautan.

"Pemerintah di sana tidak sanggup menerima karena tidak ada yang bertanggung jawab, masyarakat tidak mau di situ, dan kembali didorong ke laut," ujar dia, seperti dikutip Antara.

Terkait pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh, Miftach meminta Pemerintah Pusat untuk bertanggung jawab penuh, dan tidak menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Miftach, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan bahkan Provinsi selama ini sudah berbuat maksimal terhadap para pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh.

"Tapi Pemerintah Pusat tidak mau perhatian terhadap masalah ini. Maka kami berharap pusat harus segera turun tangan, jangan melepaskan masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh sendiri saja," ujar Miftach Tjut Adek.

Sebelumnya diberitakan, dalam tiga hari terakhir Aceh telah didatangi ratusan pengungsi Rohingya.

Pertama pada Selasa (14/11/2023) di pesisir pantai Gampong Blang Raya Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie 200 orang, beberapa di antaranya melarikan diri.

Sehari setelahnya, Rabu (15/11/2023), sebanyak 147 imigran Rohingya kembali mendarat di kawasan Pantai Beurandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.

Lalu, pada hari Kamis (15/11/2023)  kembali kedatangan kapal imigran Rohingya di kawasan pesisir Jangka Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. 

Namun, mendapat penolakan dari warga setempat.

Sebagai informasi, Panglima Laot merupakan lembaga adat resmi laut yang membawahi nelayan di Aceh.

Semua permasalahan yang berhubungan dengan laut di Aceh tidak terlepas dari wewenang lembaga tersebut.

Baca juga: Galang Dana Sehari, USK Serahkan Donasi Rp 108 Juta dan Beasiswa Langsung ke Dubes Palestina

Baca juga: Jarnas 98 Provinsi Aceh Dukung Tim Hukum Prabowo-Gibran Laporkan MTA ke Polda

Baca juga: PSI Aceh Dukung Tim Hukum Prabowo-Gibran Laporkan MTA ke Polda