Update Kabar 2 Relawan MER-C Ditangkap Israel di Rumah Sakit Indonesia Gaza, Begini Kondisinya 

Israel Bom Kantor Pusat Bantuan Qatar di Gaza Palestina

Makin berani, Zionis Israel membombardir Kantor Pusat Bantuan Qatar di Gaza Palestina, Senin (13/11/2023) malam waktu setempat.

Laporan Thenationalnews.com, Selasa (14/11/2023) Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam pemboman Israel sebagai tindakan agresi terang-terangan itu.

“Kepada pendudukan Israel untuk berhenti memberikan pembenaran (argumen) yang lemah dalam menargetkan objek sipil, fasilitas kesehatan, dan warga sipil serta menggunakan informasi yang menyesatkan,” demikian seruan Kementerian Luar Negeri Qatar.

Diketahui, Qatar menyalurkan hibah bulanan untuk mendukung 100.000 keluarga di Jalur Gaza.

Bantuan tersebut disalurkan dengan jumlah 100 USD untuk setiap keluarga melalui kantor pusat bantuan kemanusiannya di Gaza.

Komite rekonstruksi Gaza dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri Qatar untuk mengelola hibah sebesar $407 juta dari Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Dana hibah tersebut dengan tujuan membangun kembali infrastruktur Gaza yang hancur pada tahun 2012 lalu.

Foto-foto pasca-pemboman kantor pusat bantuan Qatar di Gaza beredar di unggahan X (Twitter). 

Gambar bintang david terlihat di dinding kantor tersebut yang diduga dicat oleh tentara Zionis Israel. 

Arab Saudi, UEA, Kuwait, Oman, Mesir dan Yordania bersama dengan Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Kawasan Teluk (GCC) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keras atas serangan tersebut.

“Mengecam serangan udara Israel ke kantor organisasi yang telah memainkan peran penting dalam rekonstruksi Gaza selama lebih dari satu dekade tersebut,” demikian pernyataannya.

Negara Teluk, yang telah merencanakan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas, mengatakan serangan tersebut adalah lanjutan perilaku Israel yang menargetkan warga sipil.

Sementara Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengutuk agresi terang-terangan yang dilakukan pasukan pendudukan di markas besar komite Qatar.

Kerajaan Arab Saudi mendesak masyarakat internasional untuk segera mengakhiri pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas pendudukan.