Ketua MPU Aceh Terkait Penolakan Pengungsi Rohingya: Mereka Tamu, Selesaikan Kewajiban Kita

Apalagi etnis Rohingya yang dibuang oleh bangsanya, ditolak dimana-mana, terkutang-katung di lautan berhari-hari, terlabih mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan.

Sungguh Allah tidak meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan di luar sana kepada ummat Islam di Aceh, tapi yang Allah minta adalah, rakyat Aceh dan ummat Islam Indonesia menerima saudara seiman sebagai tamu.

Pengawasan Lemah

Sejak kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, sejumlah warga telah mengeluhkan dengan perilaku mereka yang melanggar adat dan bahkan melakukan perbuatan mencuri.

Tak hanya itu, keresehaan warga semakin tinggi dengan seringnya pengungsi Rohingya kabur dari tempat penampungan sementara di Aceh.

Berdasarkan laporan terbaru pada Rabu (6/12/2023), sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas Gedung Imigrasi Lhokseumawe, Aceh. 

Bahkan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang mendesak Komisariat Tinggi PPB urusan Pengungsi (UNHCR) untuk segera memindahkan seratusan pengungsi Rohingya yang mendarat pada Sabtu (2/12/2023) dari wilayah Sabang.

Alasannya, Pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau Weh.

Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali mengatakan, kondisi seperti ini adalah bentuk kelemahan pemerintah dalam mengawasi mereka.

“Ketidakjelasan dan kelemahan-kelemahan pemerintah dalam penanganan saudara-saudara kita dari Rohingya itu, jadi akhirnya yang diprovokasi masyarakat Aceh agar menolak,”

“Sehingga yang jelek itu mayarakat Aceh bukan kebijakan pemerintahnya. Seakan-akan masyarakat Aceh itu tidak lagi berperikemanusiaan,” ucap Abu Sibreh.

Ketua MPU Aceh ini menegaskan, apabila pemerintah tidak sanggup dalam mengurus pengungsi Rohingya, untuk segera melakukan komunikasi dengan UNHCR.

“Pemerintah kalau tidak memiliki kesiapan buat pernyataan bagaimana penangan mereka, kalau itu berhak di UNHCR maka dorong UNHCR,” ucapnya.

Ketua MPU Aceh berharap pemerintah memiliki kebijakan yang tegas, seperti mengembalikan pengungsi Rohingya itu ke negara asalnya.

Lebih lanjut, Abu Sibreh mengungkapakan kebingungannya dengan penjagaan di laut, sehingga kapal-kapal yang membawa ratusan pengungsi Rohingya ini bisa masuk ke perairan Indonesia dan mendarat di Aceh.