Sudah Saatnya TNI Polri Turun Tangan Atasi Rohingya

BEBERAPA fakta baru terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Satreskrim Polresta Banda Aceh terhadap imigran Rohingya yang masuk ke Aceh melalui Pantai Blang Ulam di Kabupaten Aceh Besar beberapa waktu lalu.

Pertama, ternyata tidak semua mereka yang masuk ke Aceh merupakan pengungsi yang berasal dari camp Cox’s Bazar di Bangladesh. Hal ini dibuktikan dari kepemilikan kar-tu UNHCR.

Kedua, para imigran gelap itu berangkat ke Indonesia bu-kan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri dari kekacau-an yang terjadi di Cox’s Bazar, melainkan untuk memperbaiki taraf hidup dan mencari pekerjaan. Kondisi di kamp sendiri cenderung lebih kondusif walaupun dengan keterbatasan ak-ses kesehatan maupun pendidikan dan pekerjaan.

“Bisa kita simpulkan, bahwa mereka bukan dalam keada-an darurat dari negara asal ke Indonesia. Dan mereka punya tujuan mendapat kehidupan yang lebih baik,” kata Kapolres-ta Banda Aceh, Kombes Pol Kombes Fahmi Irwan Ramli, se-bagaimana diberitakan Serambi, Selasa (19/12/2023).

Hasil pemeriksaan polisi tersebut menjadi menarik di te-ngah polemik yang timbul akibat gelombang kedatangan imi-gran Rohingya ke Aceh yang terus terjadi. Pemerintah seper-ti dihadapkan pada posisi dilematis. Di satu sisi, tidak bisa menolak kedatangan pengungsi karena terikat dengan hukum internasional untuk melindungi pengungsi luar negeri, tetapi di sisi lain juga dihadapkan pada penolakan masyara-kat atas kehadiran para imigran tersebut.

Nah, di sinilah hasil pemeriksaan polisi itu menjadi pen-ting bahwa para imigran etnis Rohingya itu ternyata bukan-lah pengungsi, melainkan pendatang gelap yang ingin men-cari kehidupan layak di Indonesia. Mereka harus membayar dengan jumlah tertentu untuk bisa naik kapal menuju ke ne-gara tujuan.

Jika memang demikian halnya, maka Pemerintah perlu mengambil langkah tegas selayaknya menghadapi para pen-datang gelap. Karena itu, TNI, Polri dan Bakamla (Badan Ke-amanan Laut) harus turun tangan, karena hal ini telah me-nyangkut dengan hal yang prinsip, yakni kedaulatan Negara.

Berdasarkan laporan terbaru, ada lima kapal lagi yang akan masuk ke Aceh, dimana tiga di antaranya sudah berada di sekitar perairan Pidie. Sekali lagi, kita menunggu sikap te-gas pemerintah. Jangan biarkan masyarakat Aceh sendirian menghadapi para imigran tersebut, apalagi di tengah peno-lakan yang semakin hari kian memuncak.

Hal lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian sege-ra adalah masalah relokasi para imigran gelap Rohingya yang saat ini berada di sejumlah kamp-kamp penampungan di Aceh. Pemerintah harus secepatnya melakukan relokasi ka-rena jika semakin lama dibiarkan, masalah bisa semakin be-sar dan kita khawatir ketidaksukaan itu akan mencapai pun-caknya satu waktu nanti.

POJOK

Utang JKA lunas, PON jadi catatan
Ehm, pokir dewan bagaimana?

Said Mulyadi dilantik jadi Bupati Pidie Jaya
Tak apa-apalah walau cuma menjabat 48 hari

Lima kapal Rohingya terlihat di perairan Pidie
Hehehe.. ternyata Aceh jadi destinasi favorit