UNHCR Minta Pemerintah Mudahkan Akses Terkait Penampungan Rohingya di Sumut: Memprihatinkan

UNHCR Minta Pemerintah Mudahkan Akses Terkait Penampungan Rohingya di Sumut: Memprihatinkan

SERAMBINEWS.COM – Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) memintah kepada pemerintah untuk memudahkan akses penampungan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Sumatera Utara (Sumut)

Diketahui, sebanyak 157 pengungsi Rohingya yang mendarat pada Sabtu (30/12/2023) masih bertahan di Pantai Mercusuar, Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mereka belum mendapat tempat penampungan sementara dan saat ini kondisi para etnis Rohingya itu memprihatinkan.

Hal itu diungkapkan oleh Protection Assistant United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Oktina Hafanti.

Kondisi memprihatinkan itu karena akses menyuplai makanan bagi para pengungsi cukup jauh dan ketiadaan air bersih untuk mereka.

"Kondisi di sana sangat memprihatinkan, air bersih tidak ada, pasokan makanan harus disupport dari desa setempat,”

“Kemudian sumur bor tidak ada jadi memang kondisinya masih sangat memprihatinkan," ujar Oktina kepada wartawan usai rapat di kantor Gubernur Sumut, Jumat (5/1/2024), dikutip dari TribunMedan.

Baca juga: HOAKS - Pengungsi Rohingya Masuk ke Indonesia karena Kesalahan Sistem dan Kelemahan Pertahanan RI

Oktina berharap pemerintah dapat menggeser lokasi penampungan agar bisa lebih dekat dengan akses air bersih.

"Untuk itu kita mencoba memohon kepada pemerintah untuk bisa mungkin sedikitnya digeser agar akses bantuan bagi mereka itu bisa cepat," tambahnya.

Peran UNHCR, kata Oktina, akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam menampung pengungsi. 

"Kita tetap mendukung pemerintah dalam artian baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi,”

“Jadi dari hari pertama UNHCR sudah berada di lapangan, sudah berada di tempat kami juga mensupport makanan dan juga minuman. Alhamdulillah disupport juga oleh Pemkab setempat dan provinsi," ujarnya.

Ia menambahkan, usai 14 hari penampungan hingga 14 Januari 2024, pihaknya akan menunggu rujukan pemerintah terhadap langkah selanjutnya.

"Jadi kita ikut saja dengan pemerintah sampai tanggal 14 nanti. Pemerintah akan merujuk tempat untuk pengungsi dan di situ kita akan suppport pengungsi," katanya.