Netanyahu Ketar-ketir, Pengadilan Internasional Mulai Periksa Kejahatan Perang Israel di Gaza

Istilah "genosida" pertama kali diperkenalkan ke dalam dokumen internasional melalui Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tahun 1948.

Pasal 2 Konvensi mencakup hal-hal berikut:

“Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti:

a) Membunuh anggota kelompok;

b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;

c) Sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian;

d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;

e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.”

Definisi genosida dalam Konvensi Genosida juga secara eksplisit digunakan dalam Pasal 6 Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia, serta dalam Pasal 6 Statuta Roma, perjanjian pendirian Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). ICC).

Elemen penting dalam menetapkan kejahatan adalah penentuan “niat genosida” pelaku, yang mencakup tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tersebut.

Keputusan tentang genosida di ICJ, ICC

Dalam kasus yang diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina, ICJ mengeluarkan keputusan pada tanggal 26 Februari 2007, yang menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Srebrenica, meskipun cakupannya terbatas. ICJ menghukum Serbia karena bertindak bertentangan dengan Konvensi Genosida dengan gagal mengekstradisi Ratko Mladic ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia.

Sedangkan di ICC, belum ada putusan genosida yang dikeluarkan. Namun Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) telah mengeluarkan keputusan mengenai genosida.

ICTR memutuskan walikota kota Taba, Jean-Paul Akayesu, bersalah atas genosida pada 2 September 1998, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup.

Pada tanggal 4 September 1998, mantan Perdana Menteri Rwanda, Jean Kambanda, juga dihukum karena genosida dan menerima hukuman seumur hidup.

ICTY, pada 2 Agustus 2001, memutuskan Radislav Kristic bersalah melakukan genosida atas pembunuhan pria Muslim Bosnia di Srebrenica. Pengadilan Yugoslavia, pada 10 Juni 2010, menghukum Vujadin Popovic, Ljubisa Beara dan Drago Nikolic karena melakukan genosida terhadap Muslim Bosnia di Bosnia Timur.

Investigasi ICC terhadap Palestina

Pemerintah Palestina, membuat deklarasi pada 1 Januari 2015, menerima yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma, mengklaim kejahatan dilakukan sejak 13 Juni 2014, di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Selanjutnya, mereka menyerahkan instrumen aksesi kepada Sekretaris Jenderal PBB, menjadikan Palestina sebagai pihak di ICC.

Mantan Jaksa ICC Fatou Bensouda mengumumkan pembukaan penyelidikan situasi di Negara Palestina pada 3 Maret 2021, setelah pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung sekitar enam tahun.

Hingga tahun 2021, belum ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan. Jaksa penuntut saat ini, Karim Khan, mengakui dalam sebuah pernyataan setelah tanggal 7 Oktober bahwa belum ada kemajuan dalam memajukan penyelidikan kejahatan yang dilakukan di Palestina.

Kritik telah diajukan terhadap dugaan "standar ganda" yang diajukan Jaksa ICC karena fakta bahwa, meskipun telah meminta surat perintah penangkapan untuk seorang kepala negara dalam penyelidikan Ukraina dalam waktu satu tahun, tidak ada surat perintah tersebut yang dikeluarkan untuk kejahatan di Palestina setelah delapan tahun.

Kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel

Afrika Selatan mengajukan gugatan ke ICJ pada tanggal 29 Desember dengan tuduhan bahwa Israel melanggar Konvensi PBB tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dengan tindakannya di Gaza sejak tanggal 7 Oktober. Afrika Selatan meminta agar tindakan sementara diambil terhadap Israel.

Menurut Pasal 9 Konvensi Genosida, jika suatu negara melanggar ketentuan konvensi, negara pihak mana pun dalam konvensi tersebut dapat mengajukan gugatan ke ICJ terhadap negara yang melanggar.

Afrika Selatan, dengan alasan betapa mendesaknya situasi ini, meminta agar ICJ mengeluarkan tindakan sementara, dan sidang mengenai tindakan sementara ini dijadwalkan pada 11-12 Januari di Den Haag.

Sebelumnya di ICJ, kasus genosida terpisah diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina dan Kroasia terhadap Serbia, berdasarkan Konvensi Genosida.

Dalam kasus-kasus yang diajukan ke ICJ, seperti kasus Gambia melawan Myanmar untuk penyelidikan genosida terhadap Muslim Rohingya dan kasus Ukraina melawan Rusia, klaim tersebut didasarkan pada Konvensi Genosida. Dalam kedua kasus tersebut, ICJ menerima permintaan tindakan sementara yang dibuat oleh negara penggugat, dan menginstruksikan Myanmar dan Rusia untuk menghentikan pelanggaran hingga proses persidangan berakhir.

Tanggapan Israel

Tzachi Hanegbi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, menolak tuduhan genosida dari Afrika Selatan sebagai "fitnah" dan dia berkata: "Kami akan berpartisipasi dalam tuntutan hukum yang tidak masuk akal ini, yang merupakan tuduhan palsu, dan kami akan membantahnya."

Israel mengumumkan partisipasinya dalam sidang mengenai tindakan sementara di ICJ yang dijadwalkan pada 11-12 Januari.

Terkait legalitas pendudukan Israel, Majelis Umum PBB meminta pendapat penasehat dari ICJ pada tahun 2023 untuk menilai legalitas praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Lima puluh tujuh negara dan organisasi internasional, termasuk Türkiye, akan menyampaikan pernyataan lisan kepada Mahkamah selama sidang yang dimulai pada 19 Februari.

Meskipun pendapat penasehat dari ICJ tidak mengikat secara hukum, pendapat tersebut sering kali dipertimbangkan oleh banyak negara dan organisasi, dan kepatuhan terhadap pendapat tersebut diperhatikan. Jika pendapat ICJ mendukung pelanggaran hukum pendudukan, hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap Israel, dan negara-negara yang mendukung Israel dapat secara terbuka dituduh terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan komunitas internasional akibat serangan di Gaza.

Dalam opini penasehat sebelumnya pada tahun 2004, ICJ menyatakan bahwa pembangunan tembok yang dilakukan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum. Menyusul keputusan tersebut, banyak negara dan perusahaan membatasi perdagangan bahan bangunan dengan Israel.

Keputusan dibuat di ICJ

ICJ dapat menentukan batas-batas berdasarkan permasalahan yang diadili, menetapkan kedaulatan atau menentukan penafsiran suatu perjanjian.

Selain itu, jika subjek sengketa melibatkan tindakan yang tidak adil atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara, ICJ dalam keputusannya dapat menuntut penghentian pelanggaran tersebut, pengakuan atas pelanggaran tersebut dan permintaan maaf dari negara yang melanggar, jika memungkinkan, pemulihan situasi ke keadaan sebelum pelanggaran, dan kompensasi harus dibayarkan. Jika ICJ memutuskan bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida, maka ICJ dapat memutuskan untuk mengakhiri pendudukan di Gaza, mengakui genosida tersebut, dan memberikan kompensasi kepada masyarakat di Gaza atas kerugian yang mereka alami.

Sebagai pengadilan pidana, ICC dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup atau, dalam jangka waktu tertentu, hukuman penjara paling lama 30 tahun kepada terpidana.

Selain hukuman penjara, Pengadilan dapat memutuskan denda, penyitaan dan penyitaan keuntungan, sesuai dengan aturan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Dampak keputusan di ICJ, ICC satu sama lain

Meskipun keputusan-keputusan pengadilan tidak mengikat satu sama lain, namun tidak menutup kemungkinan keputusan-keputusan kedua pengadilan dalam peristiwa yang sama dapat saling mempengaruhi.

Karena sifat ICJ yang lebih tegas dibandingkan dengan pengadilan lain, potensi putusan genosida dari ICJ membuka jalan bagi ICC untuk mengajukan tuntutan genosida terhadap pejabat Israel.

Pernyataan Israel dalam kasus genosida di ICJ dapat dijadikan sebagai pengakuan bersalah atau bukti baru dalam kasus tersebut di hadapan ICC.

Demikian pula, jika terdakwa Israel dihukum karena genosida di ICC, ICJ dapat memutuskan bahwa Israel bertindak bertentangan dengan kewajibannya untuk mencegah dan menghukum genosida.(*)

*Ditulis oleh Esra Tekin di Istanbul dan telah dimuat di Anadolu Agency dengan judul "Israel's violations in Gaza to be examined by international courts in The Hague"