HOAKS - Pengungsi Rohingya Bakar Gudang di Aceh dan Pergi ke Pulau Galang pada Desember 2023

Benarkah Pulau Galang Akan Dijadikan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya?

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan tentang Pulau Galang bakal dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) telah menyepakati hal tersebut.

Faktanya, setelah melakukan penelusuran, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar.

Laman Kominfo melaporkan, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah pemberitaan bahwa pihaknya bersama UNHCR Indonesia telah menyepakati untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Ansar Ahmad juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsian.

Pihak UNHCR juga menepis kabar bahwa mereka telah sepakat dengan Pemprov Kepri untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya.

Informasi ini dikutip dari akun Instagram @unhcrindonesia, yang menyebut bahwa kabar tersebut disebarkan oleh akun-akun palsu.

Mahasiswa Aceh Sudah Termakan Hoaks di Medsos

Aksi pengepungan dan angkut paksa terhadap 137 pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh pada Rabu (27/12/2023) menyedot perhatian dunia.

Sejumlah kantor berita internasional turut menyoroti dan memberitakan aksi mahasiswa Aceh yang mengangkut paksa pengungsi Rohingya dari basemen Balai Meseuraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh.

Aksi mahasiswa ini turut direspon oleh Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berada di New York, Amerika Serikat.

Melalui kantor berita resminya, News.un.org, aksi mahasiswa Aceh tersebut terjadi karena mereka telah terpapar informasi palsu alias hoaks yang berasal dari media sosial.

“Serangan tersebut bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi, namun merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap para pengungsi,” lapor PBB, dikutip Rabu (3/1/2024).