Pemko Subulussalam Tata Ulang Fokus Anggaran 2024 Demi Tekan Defisit, Begini Penjelasan Sekda Sairun

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Dalam rangka menekan naiknya angka defisit di tahun 2024, Pemerintah Kota Subulussalam telah menyiapkan berbagai strategi yang salah satunya, dengan menata ulang fokus anggaran belanja daerah.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H Sairun, S.Ag, M.Si dalam konferensi pers yang digelar, Senin (8/1/2023) di Pelataran Kantor Wali Kota Subulussalam.

Sairun yang merupakan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam telah menyusun konsep anggaran tahun 2024 yang lebih efektif dan efesien.

Hal tersebut sebagaimana arahan dari Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE kepada Sairun selaku ketua TAPK.

Diakui bahwa defisit yang terjadi selama ini tidak terlepas dari asumsi pendapatan semu. Untuk itu pada APBK 2024, Pemko Subulussalam akan mengoktimalkan pendapatan yang realistis sehingga asumsi pendapatan yang selama ini juga ikut mewariskan defesit tidak terjadi lagi.

Hal lain memanfaatkan anggaran se-efesien mungkin sehingga kepada seluruh SKPK, di instruksikan untuk merancang dan menggunakan anggaran lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya penting baik rutin dan kegiatan sehingga outputnya jelas

"Jadi, belanja-belanja yang enggak terlalu penting gitu misalkan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, akan ditiadakan," terang Sairun.

Menurut Sairun, berdasarkan hasil kajian pihaknya apabila estimasi pendapatan betul-betul dihitung secara realitas kemudian perbelanjaan disesuaikan dengan kondisi keuangan maka pada APBK 2024 akan terjadi surplus sebesar Rp 72 miliar.

“Hitungan surplus Rp 72 milyar itu sangat membantu menyelesaikan utang kewajiban warisan tahun 2023 ke tahun 2024 yang akan menjadi beban daerah,” ujar Sairun.

Untuk itu Sairun menyampaikan kepada semua SKPK di sana agar pengunaan anggaran tahun 2024 seefektif mungkin.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini bahkan menegaskan semua pemangku kebijakan harus siap ikat pinggang demi mengurangi beban defisit dan permasalahn yang terjadi tahun 2023 ini tidak terulang pada tahun 2024.

Di sisi lain, Sairun berharap agar para anggota DPRK terutama tim banggar untuk sama-sama melihat kondisi keuangan daerah secara bijak serta mencari solusi kesepakatan untuk tahun ini.

“Perlu kami sampaikan bahwa persoalan defesit keuangan daerah tentu antara legeslatif dan eksekutif tidak ada yang cuci tangan apalagi seolah melempar batu sembunyi tangan. Kita harus bertanggungjawab dan sama-sama mencari solusi agar persoalan defesit segera bisa diatasi,” tegas alumni Pondok Pesantren Darul Mutalalimin itu.(*)