Pilpres 2024, Jokowi Tegaskan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye: Presiden Boleh Memihak

SERAMBINEWS.COM - Pemilihan umum 2024 sebentar lagi.

Setiap paslon masing-masing mencari dukungan suara.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Jokowi menuturkan, seorang presiden dan menteri boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menyampaikan hal tersebut ketika ditanya terkait dengan menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik justru aktif berkampanye saat ini.

Bahkan, Jokowi terang-terangan menyampaikan pernyataan tersebut di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024, dikutip dari Tribunnews.com.

Kendati boleh mengkampanyekan calon tertentu, Jokowi menegaskan bahwa yang penting para penjabat tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi juga menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

"Yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata dia.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," tandasnya.

Respons TPN Ganjar-Mahfud

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai anggapan masyarakat bahwa Presiden Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental karena pernyataan terbaru Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," kata Chico kepada wartawan, Rabu (24/1/2024), dikutip dari Kompas.com.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memang merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. Gibran mendampingi Prabowo Subianto.

Chico pun berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tentang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon tidak salah secara Undang-Undang (UU).

Akan tetapi, dia tak menjabarkan soal aturan yang membolehkan Presiden berkampanye tersebut.

"Terkait pernyataan presiden, mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara UU itu diperbolehkan."

"Dan presiden pun memberikan contoh apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengkampanyekan dirinya sendiri," ujar politikus PDI-P itu.

Maka dari itu, TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan pada Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon.

Mahfud MD siap mundur

Di sisi lain, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD sebelumnya menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Mahfud menyampaikan hal itu di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).

Ia mengamini pernyataan capres Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud, dikutip dari Kompas.com.

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Akan tetapi, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD untuk menarik diri dari Menteri Polhukam.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

(tribunnewswiki.com/tribunnews.com/kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com

Baca juga: SIMAK Ini 2 Jenis Doa Sujud Sahwi Menurut Ustad Abdul Somad, Ini Waktu Tepat Melakukan Sujud Sahwi

Baca juga: Diperiksa Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Abu Laot, Sayed: Ini Baru Pertama Saya Lihat Orangnya

Baca juga: Mahfud MD Selama 4,5 Tahun Jabat Menko Polhukam, Harta Kekayaan Bertambah Rp 3,7 Miliar