Pilpres 2024
Elektabilitas Mahfud Meningkat Bila Mundur dari Menteri, Guru Besar USK Sebut Berlaku Bagi yang Lain
Guru Besar USK, Prof TM Jamil menilai, elektabilitas Mahfud MD akan meningkat bila memutuskan mundur dari menteri kabinet pemerintahan Jokowi.
Penulis: Sara Masroni | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof TM Jamil menilai, elektabilitas Mahfud MD akan meningkat bila memutuskan mundur dari menteri kabinet pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, siapapun menteri yang merasa tidak nyaman dengan gejolak politik saat ini, disarankan mundur sebelum 14 Februari nanti.
"Setelah itu (kalau mundur) tidak ada pengaruhnya lagi," Prof Jamil dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Kamis (25/1/2024).
Baca juga: Mahfud MD: Pemda Jangan Jemput-Layani Saya, Nanti Dipecat Bahaya Karier Anda
Dia menyebutkan, dengan memilih mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), akan memperjelas posisi Mahfud sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Sebab kini Ganjar bersama PDIP diasosiasikan menjadi rival Prabowo yang mendapat endorse dari Jokowi.
"Dan itu yang diuntungkan di samping harga dirinya (Mahfud), juga orang yang mengagumi dia, pengikutnya," ungkap Prof Jamil.
"Kalau misalnya sekarang pak Mahfud mengundurkan diri, itu menurut saya akan mengangkat elektabilitas pak Mahfud sekaligus pendukung," sambungnya
Hal itu juga berlaku bagi menteri pendukung paslon lain di luar koalisi Prabowo.
"Ini akan mengangkat elektabilitas bahwa mereka tidak mau diwarnai tapi mereka punya warna, di samping pencerdasan dan mencerdaskan masyarakat," jelas Prof Jamil.
Meski demikian, menurutnya pandangan ini masih bisa dikaji dan diperdebatkan ulang ke depan.
Netralitas dan Politik Logika Terbalik Jokowi
Guru Besar USK itu juga menyoroti soal pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan kampanye pada pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.
Menurutnya, hal ini menguatkan kalau politik di Indonesia sering kali dilihat menggunakan logika terbalik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.