Elektabilitas Mahfud Meningkat Bila Mundur dari Menteri, Guru Besar USK Sebut Berlaku Bagi yang Lain

Dia mengingatkan kembali soal pernyataan Jokowi pada November 2023 lalu yang meminta semua pemerintahan dari pusat hingga kabupaten/kota harus netral.

"Saya orang belajar jadi bodoh juga, netral (tapi) kemarin sudah lain lagi kan, presiden boleh memihak, boleh menjadi juru kampanye," kata Prof Jamil.

"Saya tidak bicara pada level hukum, saya paham juga," sambungnya.

Baca juga: Mahfud MD Segera Mundur dari Menkopolhukam, Tanggapan Jokowi: Ya itu Hak dan Saya Sangat Menghargai

Baca juga: Mahfud Tanggapi Gibran Clingak-clinguk Cari Jawaban soal Greenflation: Itu Recehan, Tak Layak Jawab

Menurutnya, yang menjadi problem sekaligus menjadi pertanyaan adalah, apakah pernyataan itu melupakan substansi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. 

"Pada hakikatnya dia disumpah untuk memperlakukan masyarakat ini secara adil, ini kan sudah melanggar sumpah sebenarnya. Siapa yang mau bertanya itu," ungkap Prof Jamil.

"Sebenarnya dengan bahasa-bahasa seperti itu sudah membuat suasana tidak nyaman," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS