Polemik Pembagian Bansos Dilakukan Jokowi, Aria Bima: Data Kemiskinan Ibu Risma tidak Lagi Dipakai

"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan."

"Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat," pungkasnya. 

Baca juga: Mensos Risma Tak Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos, PDIP Kritik Presiden Jokowi, Ini Kata Istana

Dana Bansos 2024 Naik, PKS Wanti-wanti Bawaslu Antisipasi Penyalahgunaan Menangkan Paslon Tertentu

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak disalahgunakan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu pada Pilpres 2024 ini.

Hal ini terkait naiknya anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2024 sebesar Rp 20,5 triliun dari tahun 2023.

Menurut Anis, pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang Pemilu 2024 memiliki potensi penyalahgunaannya yang besar.

"Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa."

"Potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).

Untuk diketahui, anggaran Perlinsos 2023 besarnya Rp 476 triliun, naik menjadi Rp 493,5 triliun untuk 2024.

Penebalan bansos ini disebut untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

“Bawaslu di tahun politik ini, dengan seluruh instrumen yang dimilikinya harus mulai mengantisipasi potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak tertentu, karena tujuan bansos itu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbau Anis.

Baca juga: Anies Sindir Keras! Bansos Kok Dirapel, Ikuti Kalender Kebutuhan Rakyat, Bukan Hasrat Politik

Lebih lanjut, Anis mengusulkan bila perlu DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penyaluran bansos.

“Jika memang diperlukan DPR RI bisa membentuk Panja Bansos, guna memastikan semua proses penyalurannya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan," katanya.

Selain kepada Bawaslu, Anis juga mengharap keaktifan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk turut mengawasi penyaluran bansos menjelang hari coblosan.