MK Tetapkan Ruang Sidang Sengketa Pemilu dan Pilkada di UTU Meulaboh

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Guna menghemat waktu dan pembiayaan terhadap pihak bersengketa dalam Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi menyediakan ruang sidang khusus dipusatkan di Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Dengan disediakan ruang sidang tersebut, sehingga tidak lagi harus ke Jakarta yang membutuhkan waktu dan pembiayaan besar kesana, sehingga cukup mengikuti persidangan pada ruang khusus di UTU yang sudah ditetapkan oleh MK.

“Kita sebelumnya ada kuliah umum dari Mahkamah Konstitusi di UTU sekaligus penandatangan MoU terkait penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada,” kata Rektor UTU Meulaboh, Prof Dr Ishak Hasan kepada Serambinews.com, Kamis (15/2/2024).

Dikatakannya, bahwa persidangan dilakukan melalui sidang telekonferensi melalui layar monitor yang terhubung langsung ke MK di Jakarta saat menyidangkan pihak yang bersengketa di pemilu dan Pilkada nantinya, khususnya di kawasan Pantai Barat Selatan.

Disebutkan, bahwa ruangan yang disediakan oleh MK ini bertujuan untuk membantu para penggugat agar tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk mengikuti persidangan, terkait gugatan sengketa Pemilu 2024 atau Pilkada nantinya.

Ia menyebutkan, ruang sidang yang telah disiapkan tersebut merupakan ruangan telekonfren, dimana setiap peserta yang melakukan gugatan Pemilu dapat hadir ke ruangan tersebut, guna mengikuti persidangan.

Dengan adanya ruangan sidang telekonfren tersebut, diharapkan dapat memudahkan para penggugat atau tergugat untuk mengikuti sidang di daerah, dengan menghemat waktu dan biaya.

Dijelaskan, bahwa ruang sidang gugatan sengketa Pemilu dan Pilkada 2024 yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi RI tersebut saat ini telah dapat digunakan yang didukung oleh SDM operator telekonfren saat mengikuti persidangan secara daring melalui layar monitor yang telah disediakan.

Dikatakan Rektor UTU, bahwa dengan ketersediaan sarana tersebut, akan semakin memudahkan para calon anggota legislatif atau partai politik peserta Pemilu 2024, dalam memperjuangkan hak mereka ke MK.(*)