Robohnya Suara Kami

Uniknya lagi, yang menjadi permasalahan saat ini bukan lagi tentang boleh tidaknya money politic, tapi tentang bagaimana money politic yang satu mengalahkan money politic yang lain. Dengan kata lain, efektivitas money politic tidak lagi diukur dari kecakapan menjalankan aksi (agar tidak ketahuan), tapi telah bergerak pada hierarki angka-angka (si A beri berapa dan si B beri berapa).

Kondisi ini bisa kita temukan di daerah masing-masing. Lihat saja bagaimana oknum caleg A menawarkan sekian dan oknum caleg B menawarkan sekian. Dalam menyikapi tawaran ini daya akal oknum masyarakat pemilih bukan lagi mempertimbangkan tentang boleh tidaknya money politic, tapi yang menjadi fokus adalah “uang” siapa yang harus mereka ambil.

Keputusan ini nantinya akan sangat bergantung pada angka yang ditawarkan, semakin tinggi angka-angka itu, maka semakin tinggi pula potensi untuk dipilih. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya pergeseran makna loyalitas pemilih.

Dulu, loyalitas pemilih dipahami sebagai kesetiaan pada integritas caleg. Artinya, masyarakat akan tetap memilih caleg tersebut meskipun tak diberi uang. Ada pun sekarang, ada oknum masyarakat yang justru menerima uang dari semua oknum caleg, dan menjatuhkan pilihan hanya pada satu caleg, yaitu pada mereka yang uangnya lebih banyak.

Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya “fatwa konyol” dari sebagian oknum tokoh agama yang membolehkan masyarakat pemilih menerima money politic dengan dalih uang tersebut bukan sogok, tapi pemberian biasa yang halalan thayiiban.

Fatwa ini kemudian melahirkan beberapa slogan “Ambil uangnya jangan pilih orangnya” atau “Ambil uangnya dan pilihlah sesuai hati nurani.” Tentu saja slogan ini absurd. Bagaimana bisa memilih dengan hati nurani, sementara ketika mengambil uang kita mengabaikan hati nurani?

Tentunya kesesatan logika oknum tokoh agama ini harus diluruskan dan dibantah secara terbuka karena berdampak pada rusaknya penalaran masyarakat pemilih. Dalam hal ini, money politic tetap harus ditolak tanpa reserve. Tidak ada argumentasi yang bisa membenarkan praktik ini, baik secara teologis, maupun sosiologis.

Dengan kata lain, praktik money politic tidak saja merusak moral individu, tapi juga menghancurkan tatanan sosial. Akibatnya, “orang-orang baik” akan kehilangan kesempatan di pentas politik; mereka jatuh berguguran, dihantam badai money politic dari oknum politisi kapitalistik tuna moral; yang notabene adalah penerus Haji Saleh dalam cerpen AA Navis.

Regulasi vs kesadaran

Selama ini kejahatan politik uang sudah diatur sedemikian rapi dalam regulasi kepemiluan, akan tetapi praktik ini masih saja terjadi hingga sekarang. Sulitnya pembuktian membuat pasal-pasal itu kewalahan dalam melibas para pelaku yang semakin hari semakin kreatif dan inovatif.

Kecakapan yang dimiliki para pelaku dalam memugar money politic sedemikian rupa membuat kita semua menjadi pangling, sebab money politic yang haram tiba-tiba berganti kemasan menjadi cost politic yang halal.

Menyikapi kondisi demikian, kita pastinya tidak bisa mengandalkan regulasi sebagai satu-satunya jalan untuk melumpuhkan money politic, tapi mesti diiringi dengan upaya menumbuhkan kesadaran kolektif pada masyarakat pemilih bahwa tindakan tersebut bukan saja menghancurkan harapan, tapi juga merusak kewarasan anak bangsa.
Jika sikap egois dalam cerpen AA Navis bisa merobohkan surau, maka money politic akan merobohkan suara dan harapan kita semua. Karena itu berhentilah menjadi Haji Saleh!