Assosiasi Tukang Minta APBA Segera Disahkan

Isa sangat menyayangkan jika hal ini berlarut terus, karena masyarakat dan para tukang di aceh akan sangat dirugikan,

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Telatnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) memberi dampak ke berbagai sektor, termasuk pada pekerja bangunan/tukang.

Karena dengan belum disahkan anggaran,maka proyek kontruksi belum berjalan.

Hal itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tukang Aceh (DPP PTA), Drs Isa Alima, Kamis (7/3/2024).

Ia meminta agar persoalan rancangan APBA tersebut tidak berlarut-larut, sehingga dapat segera disahkan.

Isa sangat menyayangkan jika hal ini berlarut terus, karena masyarakat dan para tukang di aceh akan sangat dirugikan, mereka tidak bisa bekerja sebab proyek apapun tidak jalan.

“Karena tukang aceh di samping bekerja proyek pemerintah melalui rekanan juga perkerjaan pribadi milik masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karena Aceh bukanlah sebagai kawasan industry, maka perputran ekonomi tertumpu pada kucuran dana pemerintah melalui APBA.

Maka untuk itu, ia meminta eksekutif dan legislative untuk menyudahi polemic yang merugikan masyarakat.

Mantan Anggota DPRK Pidie ini meminta kepada eksekutif dan legislatif agar segera mencari solusi untuk menyudahi kekisruhan pengesahan APBA 2024 ini.

Wakil Ketua REI Aceh ini juga mengingatkan bahwa, Bulan Suci Ramadhan sudah dekat, sementara masyarakat penuh harap menunggu dari pengesahan APBA ini.

“Jika Memang hal ini tidak segera teratasi akan menjadi presedent buruk bagi kedua lembaga terhormat ini di mata masyarakat Aceh.

Kondisi kemiskinan bertambah miskin, apakah hal ini tak kepekaan dikit saja dalam hati para pemangku kepentingan yang ada di Aceh?,” Tanya Isa Alima.(*)

Baca juga: Rumah Ketua DPW PA Aceh Timur Dilempari Bom Molotov, Kejadian Tidak Terekam CCTV

Baca juga: VIDEO - Daftar Pemilih Khusus Merah, Pleno Rekapitulasi Aceh Tamiang Kembali Diskors

Baca juga: Tu Bulqaini: Kisruh Suara Sesama Caleg DPRK Aceh Utara dari PAS di Tanah Luas karena Kesilapan PPK