Jelang Pilkada Aceh, SETARA Institute: Calon Kepala Daerah Penting Suarakan Isu Kelompok Marjinal

Rentetan permasalahan tersebut merefleksikan bahwa dalam konteks pembangunan daerah. Pengarusutamaan nilai-nilai inklusifitas dalam proses pembangunan perlu terus didorong, bukan hanya dalam hubungan kemasyarakatan, tetapi juga mengintegrasikan ke dalam pembangunan daerah.

Sebab demokrasi meletakkan semua warga negara pada posisi yang setara, sehingga pelibatan seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok marjinal, menjadi prasyarat utama dalam memastikan integrasi nilai-nilai inklusivitas dalam pembangunan daerah yang sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

Adanya stigma-stigma negatif yang dilekatkan kepada kelompok marjinal juga mengakibatkan tertutupnya ruang-ruang tersebut, seperti keterbatasan fisik, lingkungan sosial, dan latar belakang individu. Atas berbagai kondisi demikian, SETARA Institute memberikan beberapa catatan.

Baca juga: Sejumlah Calon DPD Lapor Dugaan Penggelembungan Suara di Pidie ke Panwaslih Aceh

Pertama, untuk pemerintah daerah, mendorong penyusunan agenda pembangunan yang inklusif, baik pada proses maupun substansinya, melalui pelibatan dan partisipasi bermakna (meaningfull participation) kelompok marjinal.

Kedua, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog yang konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah dalam pembahasan agenda-agenda pembangunan daerah;

Ketiga, mendorong peningkatan dialog dan diskusi kelompok marjinal dan pemerintah dalam membahas persoalan-persoalan yang telah terjadi dan mengakibatkan pembatasan dan/atau pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional kelompok marjinal.

SETARA Institute dalam kegiatan ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (ASPIRASI) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Transparency International Indonesia (TII), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Kegiatan ini dilakukan serentak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Selain melibatkan peserta dari elemen kelompok marjinal dan CSO.

Kegiatan ini mengundang akademisi, dan jurnalis sebagai narasumber untuk menyampaikan materi Demokrasi dan HAM, Diskriminasi terhadap Kelompok Marjinal, Kelompok Marjinal dalam Konsolidasi Demokrasi, Advokasi, Praktik Advokasi, serta Peran Media.

“Kegiatan ini memiliki tiga tujuan, yakni membangun koalisi bersama jaringan masyarakat sipil pro-kelompok marjinal di Aceh, meningkatkan kapasitas kelompok marjinal dan CSO dalam mengintegrasikan isu-isu kelompok marjinal dalam Pilkada 2024, dan agenda pembangunan secara menyeluruh dan menyusun langkah-langkah advokasi yang perlu dilakukan dalam mengintegrasikan isu-isu kelompok marjinal sebagai isu bersama dalam Pilkada 2024,” pungkasnya. (*)