Pengadilan Tinggi Hukum Suaidi Yahya 5 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp 7,3 Miliar Ditiadakan

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor PN Banda Aceh menghukum Suaidi Yahya dengan amar putusan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan sekunder.

Sehingga ia divonis dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 300.000.000, serta dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 7.379.424.073.

Awal Jadi Tersangka

Untuk diketahui, mantan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan RS Arun, pada Senin 22 Mei 2023.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Suaidi Yahya langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lhoksukon Aceh Utara, dengan status sebagai tahanan Jaksa.

Dalam kasus ini, Jaksa menetapkan seorang tersangka lainnya yaitu Direktur PT RS Arun.

Kejari Lhokseumawe mengusut dugaan tindak pidana korupsi tentang adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada pengelolaan PT RS Arun Lhokseumawe tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Dalam kurun waktu tersebut, pengelolaan keuangan PT RS Arun Lhokseumawe mencapai angka Rp. 942.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua miliar rupiah).

Dalam menindaklanjuti kasus ini, pihak Kejaksaan pun telah berkoordinasi dengan ahli keuangan negara, sehingga telah menemukan adanya dugaan kerugian negara sebesar sekitar Rp 43 miliar.

Kerugian Negara Capai Rp 43 Miliar

Kejari Lhokseumawe bersama  tim auditor membahas jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tentang adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan, pada pengelolaan PT RS Arun Lhokseumawe tuhun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Dalam kurun waktu 2016-2022 itu, PT RS Arun Lhokseumawe mendapat pendapatan sebesar Rp 341.003.762.789 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus depan puluh sembilan rupiah).  

Dalam rapat terakhir dengan tim auditor pada Selasa 9 Mei 2023, hasil audit yang dilakukan oleh auditor, adanya kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut mencapai Rp 43 miliar.

Pengembalian Uang Rp 10 Miliar Lebih

Dalam perjalanan kasus tersebut, pihak kejaksaan menyita sejumlah aset dan menerima pengembalian uang dari sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus itu.

Terakhir, jumlah uang yang diterima mencapai Rp 10.497.282.320.

Proses pemgembalian uang tersebut dilakukan sejumlah pihak pada waktu yang berbeda.

Adapun uang yang disita tersebut telah disetorkan ke Bank Syariah Indonesia untuk dititipkan di RPL (Rekening Pemerintah Lainnya) milik Kejari Lhokseumawe sebagai barang bukti dalam kasus ini.(*)