Tata Kelola Anggaran agar Bebas SiLPA

Oleh: Dr. Iswadi, M.Pd*)

Tata kelola anggaran yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. 

Dalam rangka mencapai tujuan ini, organisasi atau entitas yang bertanggung jawab atas anggaran harus mengimplementasikan sejumlah langkah dan praktik terbaik. 

Berikut beberapa gagasan mengenai bagaimana tata kelola anggaran yang baik agar dapat membantu untuk meminimalkan SiLPA:

Pertama-tama, penting untuk memiliki proses perencanaan anggaran yang komprehensif. 

Ini melibatkan identifikasi semua sumber pendapatan dan pengeluaran yang mungkin, serta menetapkan tujuan dan prioritas yang jelas untuk penggunaan dana. 

Dengan perencanaan yang matang, kemungkinan adanya kelebihan anggaran yang tidak terpakai dapat diminimalkan.

Selanjutnya, pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran anggaran menjadi kunci. 

Baca juga: BREAKING NEWS - TAPA Tambah Silpa untuk Tampung Pokir 2024, Kemendagri Minta Disesuaikan, DPRA Tolak

Hal ini mencakup memantau secara rutin semua transaksi keuangan, memeriksa apakah pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran, dan mengidentifikasi potensi pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. 

Dengan pengawasan yang cermat, dapat dicegah terjadinya pemborosan dana yang kemudian menjadi penyebab terbentuknya SiLPA.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran sangatlah penting. 

Semua pihak yang terlibat dalam proses anggaran harus memiliki akses yang sama terhadap informasi keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan proyeksi keuangan. 

Dengan demikian, setiap orang dapat memahami dengan jelas bagaimana anggaran digunakan dan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Selanjutnya, penting untuk memiliki mekanisme pengalokasian anggaran yang fleksibel. Dalam beberapa kasus, perubahan kebutuhan atau prioritas dapat timbul di tengah-tengah tahun anggaran. 

Dengan memiliki prosedur yang memungkinkan untuk mengalokasikan kembali dana dengan cepat dan efisien, organisasi dapat menghindari terjadinya pemborosan atau akumulasi dana yang tidak terpakai.

Selain itu, pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya SiLPA. 

Ini melibatkan identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan anggaran, seperti fluktuasi pasar atau perubahan regulasi, dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. 

Dengan mempersiapkan diri untuk kemungkinan perubahan kondisi, organisasi dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap pengelolaan anggaran.

Baca juga: Otsus Aceh 2023 Berkurang, BI: Jangan Sampai Ada SiLPA

Selanjutnya, penting untuk mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. 

Ini melibatkan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses anggaran bertanggung jawab atas tugas dan keputusan mereka, dan bahwa ada mekanisme untuk mengevaluasi kinerja mereka secara teratur. 

Dengan memastikan bahwa setiap orang memahami pentingnya mencapai tujuan anggaran dan akibat dari tindakan mereka terhadap kesehatan keuangan organisasi, dapat meningkatkan kesadaran akan penggunaan anggaran secara efisien.

Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja anggaran. Ini melibatkan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana awal, mengidentifikasi penyebab perbedaan, dan mengembangkan strategi untuk memperbaiki kinerja di masa depan. 

Dengan belajar dari pengalaman masa lalu, organisasi dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannya dan mengurangi kemungkinan terjadinya SiLPA di masa mendatang.

Terakhir, penting untuk melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengelolaan anggaran. Ini termasuk tidak hanya staf internal, tetapi juga pihak eksternal seperti dewan direksi, pemegang saham, dan masyarakat umum. 

Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan anggaran, organisasi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait, sehingga meminimalkan potensi konflik atau ketidakpuasan yang dapat menyebabkan pemborosan dana atau pembentukan SiLPA.

Baca juga: Silpa Karena Tata Kelola Pemerintah yang Gagal

Secara keseluruhan, tata kelola anggaran yang efektif melibatkan kombinasi dari berbagai praktik terbaik, termasuk perencanaan yang komprehensif, pengawasan yang ketat, transparansi, fleksibilitas, manajemen risiko, akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan keterlibatan stakeholder. 

Dengan menerapkan pendekatan yang holistik terhadap pengelolaan anggaran, organisasi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya SiLPA dan memastikan penggunaan dana yang optimal untuk mencapai tujuan mereka.

*) PENULIS adalah Dosen Universitas Esa Unggul, Jakarta

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI