ICMI Ajukan 10 Kriteria Calon Gubernur Aceh

Aceh ke depan, kata Taqwaddin, harus berupaya keras keluar dari daerah termiskin, tertinggi stunting, pengangguran terbanyak, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan lain-lain. Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat, tetap, taktis, dan strategis oleh Gubernur Aceh. Karenanya, diperlukan seorang gubernur yang cerdas berkualitas dan luar biasa.

Kriteria keempat calon Gubernur Aceh menurut ICMI adalah orang yang bisa menyampaikan ide gagasan dan buah pikirannya secara sederhana dan sistematis. Dalam versi Islam hal ini dikenal dengan tabligh.

"Kita merindukan sosok Ibrahim Hasan yang cerdas berkualitas dan dapat menyampaikan gagasannya secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami rakyat. Tidak itu saja, almarhum Pak Ibrahim Hasan juga memiliki jaringan yang luas dengan elite nasional. Sehingga kemajuan pembangunan begitu terasa saat beliau memimpin Aceh," ulasnya.

Kriteria kelima yang diperlukan untuk menjadi Gubernur Aceh adalah sifat tawadhu, tidak sombong dan rendah hati, tidak arogan dan tidak mentang-mentang.

"Budi bahasanya lembut dan perangainya menyejukkan. Kita perlukan gubernur yang mendengarkan aspirasi rakyat. Kita butuh gubernur yang peduli dan memberi solusi cepat terhadap kesulitan rakyat. Kita merindukan gubernur yang gaul dan komunikasinya bagus dengan semua kalangan," ungkap Taqwaddin.

Selain  lima kriteria ideal calon gubernur Aceh berdasarkan ajaran Islam, Taqwaddin juga menambahkan empat kriteria pemimpin berdasarkan adat budaya Aceh, yaitu yang tuha, tuho, teupeu, dan teupat. Tuha dimaksudkan adalah dewasa usia dan cara berpikirnya.

Hal ini penting karena kematangan usia atau kedewasaan diperlukan untuk mampu melahirkan kebijakan publik yang arif bijaksana dan bermanfaat bagi khalayak ramai, bukan kebijakan yang hanya menguntungkan kroninya saja. Selain tuha, dalam budaya Aceh diperlukan pula pemimpin yang tuho.

Maksudnya yang tahu apa dan dimana akar permasalahan yang terjadi dalam masyarakatnya.

Sehingga, jika Aceh dipimpin oleh orang luar, maka dia hana di tuho saho, dia tidak tahu esensi problema yang sedang terjadi dalam masyarakat Aceh.

Akibatnya terapi dan solusi yang kebijakan yang ditempuh menjadi tidak nyambung dan bahkan kontra produktif dalam menyelesaikan permasalahan. Hal lain yang diperlukan untuk menjadi pemimpin di Aceh adalah teupeu. Ini maksudnya pemimpin harus mengetahui segala hal yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahannya.

"Kan aneh misalnya, pupuk sudah langka, petani sudah kewalahan karena sedang musim tanam, tapi gubernur tidak tahu masalah ini. Begitu juga, misalnya, gubernur tidak tahu bahwa harga-harga kebutuhan dapur sudah meroket," jelas Taqwaddin. Makanya salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin di Aceh harus teupeu dan peduli. Gubernur Aceh harus memiliki banyak mata untuk melihat dan banyak telinga untuk mendengarkan keluhan rakyat. Kriteria lainnya adalah teupat.  Ini sama artinya dengan jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Orang yang teupat akan selalu berkata benar, tidak bohong dan tak akan ingkar janji. "Kita akui tidak mudah mencari orang teupat saat ini. Namun demikian, kita harus berupaya keras menemukan dan memilihnya," ungkapnya.

Lanjut Taqwaddin, apabila kesembilan kriteria di atas terpenuhi, baru ditambah dengan kriteria kesepuluh, yaitu kriteria politik praktis, antara lain adanya dukungan partai politik yang memenuhi syarat parlemen threshold atau syarat lainnya.

Calon gubernur yang diusung memiliki popularitas yaitu dikenal luas oleh konstituen serta adanya potensi elektabilitas yang memadai, yaitu akan dipilih oleh warga masyarakat yang berhak memilih.

"Perlu saya sampaikan bahwa tingginya popularitas tidak serta merta menujukkan tingginya elektabilitas. Pernah ada seorang rektor yang populer dari universitas terbesar di daerah kita, namun saat maju sebagai calon gubernur elektabilitasnya rendah sekali," ungkapnya.

Untuk bisa mencapai elektabilitas yang tinggi tentu diperlukan mesin politik yang  running well atau berjalan lancar yang disertai dengan dukungan personalia dan anggaran yang memadai.  "Harus diakui bahwa cost politik akhir-akhir ini memang sangat tinggi, sehingga diperlukan kolaborasi  berbagai partai untuk menalanginya," demikian Dr Taqwaddin.(dan)