ICMI Ajukan 10 Kriteria Calon Gubernur Aceh

Kita merindukan sosok Ibrahim Hasan yang cerdas berkualitas dan dapat menyampaikan gagasannya secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami rakyat. Taqwaddin, Ketua MPW ICMI Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernurAceh pada Pilkada November mendatang, Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh mengemukakan beberapa kriteria calon pemimpin atau calon gubernur yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat Aceh.

Ketua MPW ICMI Aceh, Dr Taqwaddin menyampaikan, ada lima kriteria versi ajaran Islam dan empat kriteria versi Adat Budaya Aceh yang layak dipertimbangkan untuk dipilih sebagai calon gubernur Aceh. Hal itu dikatakan Taqwaddin dalam keterangan tertulis, Rabu (24/4/2024).

Kriteria pertama menurut ajaran Islam sebagai calon gubernur Aceh yang disampaikan oleh Ketua MPW ICMI Aceh adalah jujur.

"Ini harus menjadi kriteria utama. Jujur terhadap masyarakat, memenuhi janji yang telah diucapkan atau disuratkan secara tertulis dalam berbagai kebijakan," kata Dr Taqwaddin. Pemimpin jujur,  katanya, akan selalu melaksanakan apa saja yang diucapkan atau dijanjikan. Kejujuran hal yang penting sekali dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Tanpa kejujuran pemimpin, pemerintahan akan berantakan dan rakyat akan makin jauh dari kesejahteraan," ungkapnya. Untuk mendapatkan calon gubernur yang jujur katanya, diperlukan penelusuran rekam jejak selama ini dalam kapasitas sebagai apa pun.

ICMI mengimbau agat masyarakat tidak memilih pemimpin seperti membeli ayam dalam karung tertutup. "Tidak jelas ayam itu sehat atau ayam sawan, burek ataupun hitam," katanya. Lalu, kriteria kedua adalah orang yang amanah atau orang yang dapat dipercaya.

Dr Taqwaddin meminta agar tidak memilih pemimpin yang tidak dapat dipercaya, tidak amanah dan curang. Apalagi yang pernah terlibat dalam kasus pidana korupsi.

"Hal ini penting kita pertimbangkan karena gubernur Aceh akan menentukan arah perjalanan pembangunan daerah. Gubernur ini akan menguasai dan mengelola anggaran yang cukup besar untuk kemaslahatan rakyat. Maka, jika pemimpin tidak amanah, akibatnya akan menimbulkan kemiskinan dan banyak kemerosotan lainnya karena dana besar yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat, tapi diselewengkan untuk kepentingan kroni-kroninya," kata Taqwaddin.

Tetapi, jika gubernur yang terpilih orang yang amanah dan dapat dipercaya, maka keserakahan penjabat di bawahnya dapat dicegah dan dihentikan.

Kriteria ketiga gubernur yang ideal untuk Aceh adalah orang yang cerdas  dan berkualitas (fathonah).

"Yang cerdas ini maksudnya tidak mesti professor doktor. Tetapi jangan pula SMA-nya pun tidak jelas. Minimal sarjana saja cukup," katanya.

Mengingat masyarakat dan penduduk Aceh yang plural, yang terdiri atas banyak suku, maka menurut Taqwadin diperlukan gubernur yang cerdas dan berwawasan luas.  "Kita perlu gubernur yang tangguh dan berani yang dapat mengayomi bukan hanya suku Aceh, tetapi juga memahami dan mengayomi pula suku Gayo, Alas, Jamee, Taming, Kluet dan lain sebagainya," kata dia.

Tidak itu saja, Aceh juga butuh gubernur yang cerdas berkualitas serta harmoni dengan pemimpin dan elit-elit nasional dan berani memperjuangkan hak-hak pembangunan untuk kepentingan daerah Aceh.

Hal ini penting dalam rangka menjemput APBN untuk mempercepat pembangunan Aceh yang tertinggal dari banyak provinsi lain di Indonesia.