Sosiolog Bahas Rekomendasi Untuk Penyelenggara & Pemilih pada Pilkada Aceh 2024 di Diskusi Syawalan

Ketiga, mengedepankan sinergitas lintas penyelenggara Pemilukada yakni KIP Aceh, Panwaslih Pilkada dan Panwaslih/bawaslu Aceh dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh harus sejalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. 

Keempat, Penyelenggara Pemilukada agar memanfaatkan strukturasinya yang bertugas sampai ke tingkat gampong agar menyosialisasikan pendidikan politik kepada para pemilih terutama mereka yang berada di pedesaan. 

Sedangkan untuk Pemilih di Aceh para Sosiolog menyarankan: 

Pertama, mengedepankan pilihannya putra Aceh yang teknokratik visioner bukan lagi hanya mengandalkan kharismatik untuk duduk sebagai Calon Gubernur, wakil gubernur, bupati.wakil bupati, walikota wakil walikota, karena Aceh tidak lagi dalam kondisi konflik maupun kondisi tidak normal. 

Kedua, Pemilih harus melihat rekam jejaknya baik secara langsung maupun digital. 

Ketiga, Calon Pemimpin yang dipilih harus mampu berkontribusi untuk pengembangan Aceh dengan menjawab tantangan lokal, nasional dan internasional terutama dalam bidang pembangunan sosial. 

Ketiga, calon pemimpin harus mampu menggali potensi SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) Aceh sebagai sebuah kekuatan untuk memajukan Aceh agar terbebas dari kemiskinan. 

Keempat, memiliki Semangat juang untuk memperkuat Syariat Islam sesuai dengan Qanun Aceh tentang Syariat Islam No 11 Tahun 2022, serta Menguatkan perdamaian yang tertuang dalam butir-butir MoU Helsinki. 

Menutup diskusi virtual tersebut, rekomendasi Sosiolog Aceh adalah, pada aspek figur kepemimpinan politik mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota yang dibutuhkan saat ini adalah tokoh-tokoh teknokratik visioner bukan lagi tokoh yang hanya bersandar pada kharisma. 

Karena Aceh saat ini bukanlah Aceh yang berada dalam situasi goncangan konflik dan transisi damai yang membutuhkan figur kharismatik yang mampu menegosiasi stabilitas pemerintahan dengan para pihak yang berkonflik tetapi Aceh yang membutuhkan pembangunan berkelanjutan pada semua aspek. 

Eksisting angka kemiskinan Aceh yang 14.45 persen merupakan yang tertinggi di Indonesia, maka kebijakan-kebijakan strategis untuk mereduksi kemiskinan ini secara terstruktur dan sistematis menjadi keniscayaan. 

Kolaborasi sinergis antara pemimpin yang teknokratis visioner mulai dari Gubernur hingga dengan Bupati/Walikota dengan akademisi khususnya akademisi sosial (sosiolog, ekonom) satu sisi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan diatas 6 persen dan saat bersamaan mengentaskan kemiskinan secara signifikan.

Turut hadir dalam Diskusi Syawalan adalah Ketua ISI Aceh Prof, Dr Nirzalin MSi dan Sekjend ISI Aceh, Dr, Masrizal MA dan pengurus teras beserta para Sosiolog dari jenjang sarjana, magister dan doktor, serta para guru besar Sosiolog, dan acara ditutup dengan doa dan foto bersama.(*)

Baca juga: Panen Karya CGP IX Aceh Utara, Guru SMAN 1 Matangkuli Angkat QR sebagai E-Magazine dan Buku Tamu