Gelar Konferensi Kebebasan Pers, AJI Soroti Masifnya Intimidasi Jurnalis Peliput Isu Lingkungan

Dalam Konferensi Kebebasan Pers itu, AJI menyoroti ancaman serius terhadap jurnalis peliput isu lingkungan yang berpotensi meningkat.

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jumat (3/5/2024), menggelar Konferensi Kebebasan Pers bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati setiap 3 Mei.

Dalam Konferensi Kebebasan Pers itu, AJI menyoroti ancaman serius terhadap jurnalis peliput isu lingkungan yang berpotensi meningkat.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari Kongres XII AJI di Hotel Zuri, Palembang, Sumatera Selatan, 3-5 Mei 2024.

Dalam konferensi itu, AJI mempertemukan jaringan organisasi jurnalis di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja dan, Timor Leste untuk membahas hubungan antara krisis iklim, demokrasi dan kebebasan Pers.

Tujuannya untuk mempererat solidaritas di tengah kesamaan ancaman internal dan eksternal di masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara.

Serangan terhadap pers semakin masif dalam bentuk regulasi yang represif, kekerasan, dan penyensoran.

Baca juga: Pendaftar PPK Pilkada di Pidie 690 Orang, Kuota Tiap Kecamatan 5, Khusus PPS Kuotanya Capai 2.190

“Tema Menjaga Kebebasan Pers untuk Keadilan Iklim dan Demokrasi dipilih karena perubahan iklim menjadi isu yang menarik perhatian publik,” ujar Ketua Panitia Kongres XII AJI, Mahdi Muhammad dalam siaran pers, Jumat (3/5/2024).

Mahdi menyebutkan banyak konferensi iklim yang belum menghasilkan tindakan signifikan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pemanasan global.

Bumi semakin panas, permukaan air laut semakin tinggi, penggundulan hutan semakin parah, dan banjir di mana-mana.

Persoalan tersebut berdampak pada kehidupan manusia.

Upaya mengurangi dampak perubahan iklim, misalnya dengan beralih ke kendaraan listrik tidak serta merta mengurangi permasalahan lingkungan.

Masalahnya, penambangan besar-besaran terjadi dan berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Baca juga: Nasib Oknum Brimob yang Tabrak Warga Bogor hingga Tewas, Kini Diperiksa Propam

"Saat masyarakat adat menuntut haknya supaya lingkungannya tidak terganggu, mereka akan berhadapan dengan politisi, pengambil kebijakan, dan pebisnis," ungkap Mahdi.