Semoga Teguran Presiden Kali Ini Didengar

APBD yang banyak dihabiskan untuk kegiatan tak penting memang menjadi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Anggaran habis, tetapi hasilnya tidak jelas. Kondisi ini dialami semua daerah, siapa pun itu kepala daerah dan presidennya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), hampir setiap tahun mengi-ngatkan persoalan ini, baik itu secara langsung maupun melalui Menteri Keuangan. Terbaru pada Senin (6/5/2024) saat mem-buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Mus-renbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Dalam acara itu, Presiden Kembali menegur kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk kegiatan rapat dan studi ban-ding. Jokowi meminta para kepala daerah memprioritaskan pengguna-an anggaran untuk program unggulan, bukan untuk program tak jelas.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat keba-nyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadilagi," kata Jokowi sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (7/5/2024).

Maka itu, Presiden memerintahkan semua kepala daerah membe-nahi anggaran dan program. Dia mengatakan, program-program pe-merintah daerah harus tepat sasaran dan strategis. Program yang di-susun pemerintah pusat hingga daerah harus berorientasi hasil.

“Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonomi-nya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke di-nas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," kata Jokowi. "Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak Jelas prioritasnya yang mana," imbuh dia lagi.

Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk mengguna-kan anggaran sesuai program pemerintah pusat. Program-program pemerintah daerah harus sejalan dengan pembangunan pusat.

"Jangan sampal ada uang serupiah pun meleset darl rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," tegasnya.

Presiden menyampaikan hal itu tentu berbasis data. Tetapi sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa APBD me-mang selalu menjadi sasaran bancakan eksekutif dan legislatif, meskipun kedoknya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Salah satunya seperti disampaikan Presiden, yaitu melalui kegi-atan rapat-rapat dan studi banding. Buat rapat dan studi banding jauh-jauh, tetapi hasilnya tidak ada. Rapat dan studi banding itu tak lebih hanya sebagai modus untuk menghabiskan anggaran, ja-lan-jalan sekaligus cari keuntungan melalui biaya perjalanan dinas.

Di lembaga-lembaga pemerintah, biaya yang dikeluarkan un-tuk perjalanan dinas ini tidak sedikit. Hampir semua pegawai pemerintah berebut-rebut ingin mendapatkan biaya perjalan-an dinas. Dari situ saja bisa kita simpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari biaya perjalanan dinas pemerintah.

Tahun lalu, Presiden Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan In-tern Pemerintah yang diselenggarakan pada 14 Juni 2023 di Jakarta, mengungkapkan bahwa ada pemerintah daerah yang 80 persen ang-garannya habis hanya untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

"Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 persen untuk perja-lanan dinas, untuk rapat-rapat, jadi konkretnya tidak muncul. Itu yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang disampaikan Ke-pala BPKP tidak optimal itu di situ," kata Jokowi ketika itu.

Dan ternyata, sampai saat ini kondisinya masih belum berubah, sehingga dalam acara Musrenbangnas Tahun 2024 di Jakarta Convention Center kemarin, Presiden merasa perlu untuk kemba-li menegur kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk kegiatan rapat dan studi banding. Ya, kita berharap teguran Presiden kali ini didengar oleh para kepala daerah.

POJOK

Jokowi tegur kepala daerah soal APBD
Semoga saja yang ditegur itu merasa

KPK dilibatkan dalam seleksi mandiri masuk PTN wilayah barat
Awas hati-hati, lagi musim banyak titipan, hehehe..

Harga emas tak pengaruhi angka nikah di Aceh Besar
Alhamdulillah, ternyata mahalnya emas bukan penghalang