Menyoal Urgensi Wisuda bagi Siswa

WISUDA adalah momen istimewa bagi seseorang. Peristiwa ini dinilai menjadi kenangan seumur hidup, menggambarkan ti-tik akhir dengan segenap perjuangan yang ditempuh di sebuah level pendidikan. Ini puncak kesuksesan dari serangkaian studi yang melelahkan. Wisuda juga menjadi ajang kontemplasi, pere-nungan diri, sejauh mana kemajuan pendidikan yang ditempuh dengan segenap tantangan yang tersaji di depan mata. Pada ti-tik ini mungkin tidak ada yang salah. Bahkan ketika seseorang belum mengikuti proses wisuda dan karenanya dianggap belum lulus sebagai seorang sarjana, menjadi hal yang lumrah saja. Meskipun Kemendikbudristek menyebut bahwa kegiatan pelak-sanaan wisuda bagi peserta didik yang telah lulus bukanlah ke-wajiban, baik di tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi.

Namun ketika prosesi wisuda anak-anak PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs dengan segala atribut ‘kemewahan’ yang menyulitkan sebagian orang tua secara ekonomi, maka esensi wisuda itu diper-tanyakan kembali. Ibu-ibu yang mengeluh karena kesulitan mem-bayar dalam jumlah tertentu agar anaknya bisa mengikuti prose-si wisuda, harus mendapatkan perhatian pemerintah. Harus ada regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya wisuda dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan. Jangan sampai penyelenggara-an pendidikan anak tergiring pada hal-hal yang tak substantif. Apa-lagi menjadi aksi pertunjukan kemewahan. Terlebih di Aceh, da-erah yang masih banyak memiliki kantong kemiskinan. Sebagian keluarga bahkan kesulitan membeli beras dan membayar tagihan listrik setiap bulan.

Sangat wajar jika mereka mengeluh biaya untuk proses wisuda sang anak. Oleh karena itulah kita mendukung penuh setiap ada upaya mengembalikan pendidikan pada esensi-nya dan berkeadilan bagi semua pihak.

Sebelumnya diberitakan, Disdikbud Kabupaten Aceh Utara me-larang keras sekolah negeri dan swasta mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMP/sederajat mengadakan wisu-da dan pengutipan uang untuk ijazah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 421.3/83/2024 instansi tersebut yang dite-ken Kepala Disdikbud Aceh Utara, Jamaluddin MPd.

SE tersebut dikeluarkan pada 7 Mei 2024, ditujukan kepada Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan, kemudian kepada Kepa-la Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan, Nege-ri dan Swasta Se-Kabupaten Aceh Utara. “Surat tersebut sudah disampaikan kepada semua sekolah di Aceh Utara, kita kelu-arkan sebelum libur dan cuti bersama,” ungkap Kadisdukbud Aceh Utara, Jamaluddin kepada Serambi, Sabtu (11/5).

Surat Edaran tersebut dikeluarkan Disdikbud Aceh Utara da-lam rangka merespon banyak pengaduan wali murid yang me-ngeluhkan biaya pendidikan pada akhir sekolah anaknya. Apa-lagi, bagi orangtua yang memiliki anaknya di semua jenjang pendidikan dan berakhir atau selesai sekolah pada tahun yang sama. “Ada pengaduan wali murid yang menyampaikan kebe-ratan dengan biaya wisuda,” ujar Jamaluddin.

Surat edaran tersebut berisi empat poin penting, yaitu mela-rang keras pemungutan biaya atau bingkisan yang berhubungan dengan penyerahan ijazah siswa dengan alasan apa pun. Ke-mudian, melarang keras pelaksanaan kegiatan wisuda atau se-jenisnya pada setiap jenjang pendidikan.

Selanjutnya, kegiatan perpisahan bagi siswa tingkat akhir bukan merupakan kegiatan wajib. “Maka kami tidak membe-narkan dilaksanakan kegiatan perpisahan yang anggarannya bersumber dari kutipan/iuran kepada siswa/orangtua,” kata Kepala Disdikbud Aceh Utara.

Edaran tersebut, kata Jamaluddin, berlaku untuk seluruh Sa-tuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan di Kabupaten Aceh Utara, baik negeri maupun swasta. Semoga saja kebijak-an ini juga diikuti oleh kabupaten lain di Aceh.(*)

POJOK

Tentara Israel diserang tawon
Akan tiba saatnya hingga batu dan pohon pun ber-saksi kebejatan mereka

Ibrahim syok lihat anaknya nyaris digorok
Berhati-hatilah, sebagian negeri ini didiami ODGJ

BNNP akan uji makanan yang diduga berganja
Pengujian bukan dengan mulut pak, kan?