Pidie Jaya Raih WTP Ke 10 Kali Secara Berturut-Turut, Pj Bupati Ucapkan Terimakasih Kepada SKPK

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pidie Jaya (Pijay) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 kalinya dari  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwalian Aceh.

WTP diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwalian Aceh, Rio Tirta SE MAcc CSFA kepada Pj Bupati Pijay, Ir H Jailani Beuramat dengan didampingi anggota DPRK yang diwakili Saifullah SH di Auditorium gedung BPK RI setempat, Senin (20/5/2024). 

Penyerahan penghargaan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan  pemerintah daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 lalu

Dalam penyerahan WTP ke 10 itu turut dihadiri oleh Pj Bupati Pijay,  Jailani Beuramat, Sekda Bahron Bakti ST MT, ketua DPRK yang diwakili Saifullah SH, Asisten III, Saiful Rasyid MPd, kepala Inspektorat, Jamian MPd, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Teuku Muslim SE,  Plt Asisten II, Okta Handipa ST MArch, serta Kasubbag Humas Riza Andika SSos MSi. 

"Alhamdulillah Opini WTP ke 10 kali ini secara berturut-turut berkat dukungan semua pihak dan ini WTP 9 kali diperoleh masa kepemimpinan Bupati Pijay, H Aiyub Bin Abbas dan Drs H Said Mulyadi SE MSi," sebut Pj Bupati Pijay,  Jailani Beuramat bersama Sekda Bahron Bakti ST MT kepada Serambinews.com, Senin (20/5/2024) 

Baca juga: Jamaah Calon Haji Gelombang Kedua Segera Terbang ke Arab Saudi,  Berikut 10 Tips Selama Penerbangan

Dijelaskan Jailani Beuramat, komitmen LHP atas LKP di Pijay menjadi tanggung jawab moral yang dilakukan sejak 2014 hingga 2024 secara sepenuh hati. 

Selain itu juga, komitmen kebersamaan dari semua lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selama terbentuknya Kabupaten Pijay itu terus tertata dengan baik hingga terjalin harmonisasi. 

"Atas dedikasi tinggi para SKPK serta doa penuh masyarakat saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga," ujarnya.

Selain itu juga rasa terimakasih pihak Pemkab Pijay turut sampaikan kepada semua pihak baik stakeholder yang bermitra seutuhnya dengan Pemkab Pijay terutama dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam menyelesaikan hasil pemeriksaan pihak BPK RI.

Kepala BPK RI perwakilan Aceh, Tirta Rio dalam sambutannya dihadapan tiga Pj Bupati Pijay, Bireun dan Lhokseumawe mengatakan, salah satu kewajiban pemerintah adalah penyusunan APBK berdasarkan pasal 17 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan.

Baca juga: 2.000 Peserta Ujian PPS di Pijay Ikuti  Ujian Sistem CAT

"Selamat atas pereolah WPT ke 10 kali bagi  Pemkab Pijay  karena berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD  tahun 2023 atas  opini yang diberikan untuk pemerintah daerah  dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelasnya.

Patut menjadi catatan bersama pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atau pernyataan pendapat atas kewajaran informasi keuangan. 

Tentunya disajikan dalam laporan keuangan dengan mendapatkan beberapa hal. Yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. 

 Kedua kecukupan pengungkapan,  ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keempat efektivitas sistem Pengendalian internal.  

Karenanya,  itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan. 

"Maka  BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya. (*)

Baca juga: Polres Langsa Serahkan 3 Tersangka WNA Kasus Penyelundupan Manusia ke Kejari Aceh Timur