124 Anggota ICC Wajib Menangkap Netanyahu Dimanapun Berada Setelah Surat Penangkapan Keluar

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Hamas mengatakan pihaknya “mengecam keras upaya Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional yang menyamakan korban dengan eksekutor dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pemimpin perlawanan Palestina.”

Surat perintah tersebut berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober.

“Hamas… menuntut pembatalan semua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap para pemimpin perlawanan Palestina, karena melanggar konvensi dan resolusi PBB,” kata pernyataan itu.

Hamas menambahkan bahwa mereka mempunyai hak untuk melawan pendudukan Israel, termasuk “perlawanan bersenjata,” dan mengkritik pengadilan karena hanya meminta penangkapan dua pemimpin Israel.

Ketua Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan sebelumnya mengatakan dia telah meminta surat perintah penangkapan dari hakim pengadilan untuk Yahya Sinwar, penguasa Hamas di Gaza; panglima militer kelompok Hamas, Mohammed Deif; dan pemimpin organisasi, Ismail Haniyeh. Dia mengatakan mereka akan didakwa dengan tuduhan pemusnahan, pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan, dan penyerangan seksual.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan keputusan jaksa “menyamakan korban dengan algojo” dan mendorong Israel untuk melanjutkan “perang pemusnahan” di Gaza.

Sinwar dan Deif diyakini bersembunyi di Gaza, tempat Israel berusaha memburu mereka. Namun Haniyeh, pemimpin tertinggi Hamas, bermarkas di Qatar dan sering bepergian ke seluruh wilayah.

Wasel Abu Youssef, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan, “Rakyat Palestina mempunyai hak untuk membela diri… ICC diharuskan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel yang melakukan kejahatan genosida di Jalur Gaza.”

Jaksa Khan juga mengatakan dia sedang mencari surat perintah terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan “menyebabkan pemusnahan, menyebabkan kelaparan sebagai metode perang termasuk penolakan pasokan bantuan kemanusiaan, dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik.”

Para pejabat Israel mengecam tindakan tersebut dan juga mengkritik ICC karena menyatukan Israel dan Hamas.(*)