Saat Santri Aceh Dalami Budaya Keislaman di Thailand

SAIDIL MUKAMMIL BAWARITH, Santri Ma’had Aly MUDI Mesra Aceh, Peserta Harmony in Action di Thailand, melaporkan dari Khatum Rai, Nong Chok, Thailand

Saya bersama seorang teman dari Indonesia,  berkesempatan mengunjungi Pusat Agama Islam di Islamic Affairs National Administration Center of Thailand yang berada di Nong Chok, Thailand.  Ini  kali ketiga saya menginjakkan kaki di Negeri Gajah Putih ini.

Kami berkunjung ke Pusat Agama Islam Thailand, setelah menyelesaikan program Harmony in Action Workshop yang diadakan di International Institute of Peace and Development Studies sejak tanggal 18-20 Mei  lalu.

Dalam kunjungan ini, kami meneliti mengenai budaya keislaman di Thailand. Alhamdulillah, kami dipertemukan dengan Mr. Khathawut Lohmud, Ketua Divisi International and Public Relations Halal Affair Department Thailand. Beliau menjelaskan tentang status hukum dan kondisi penduduk muslim di Thailand saat ini.

Thailand merupakan negara yang memiliki penduduk muslim minoritas dengan persentase hanya 10 persen dari 69,9 juta penduduk.

Mayoritas penduduk muslim di Thailand tinggal di bagian selatan bawah Thailand, beberapa di antaranya menetap di Pattani, Yala, Sonkla, Narathiwat, dan provinsi lainnya.

Hal ini, antara lain, dapat ditandai dari jumlah masjid yang mereka miliki, di mana dari 4.059 masjid yang ada di Thailand, 3.423 di antaranya berada di daerah bawah selatan Thailand.

Berbeda dengan daerah timur laut Thailand yang hanya memiliki 33 masjid dan daerah utara dengan hanya 51 masjid, ini dikarenakan mayoritas penduduknya adalah Hindu dan Buddha.

Seluruh kaum muslim di Thailand dipimpin oleh seorang Syeikhul Islam. Saat ini posisi tersebut diisi oleh Syeikhul Islam ke-19, bernama Mr. Arun Boonchom atau Muhammad  Yalaluddeen bin Husian. Ia menggatikan Syeikhul Islam ke-18, Syeikh Aziz Pitakompal, setelah beliau meninggal pada Oktober 2023.

Jabatan Syeikhul Islam di Thailand baru akan digantikan apabila Syeikhul Islam telah wafat, layaknya sistem kerajaan. Jabatan tersebut diangkat oleh raja setelah perdana menteri memberikan nama orang yang terpilih sebagai Syaikhul Islam dalam ‘voting’ oleh seluruh komite Islam di seluruh Thailand.

Semua kebutuhan umat muslim di Thailand, seperti makanan halal, edukasi dan akademik, haji, hukum, zakat, kesejahteraan sosial, pemuda dan perempuan, penentuan awal  dan akhir bulan Ramadhan, dan maulid nabi, diatur dalam sebuah peraturan yang dinamai The Royal Gazette Decree.

Beberapa lembaga yang menangani kebutuhan umat muslim di Thailand, di antaranya adalah The Central Islamic Council of Thailand (CICOT), The Provincial Islamic Committee, dan The Masjid Islamic Committee. Semua lembaga ini secara otomatis berada di bawah kepemimpinan Syeikhul Islam. Lembaga ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Thailand.

Sebagai lembaga nonpemerintahan, untuk menunjang tugas dan fungsinya, lembaga-lembaga ini juga berkerja sama dengan bagian pemerintahan, seperti Kemeneterian Pertanian dan Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, dan lain-lain.

Sebagai salah satu ketua dalam Divisi Halal Affairs di CICOT, Mr. Khathawut Lohmud atau Mr. Murad menceritakan mengenai perjalanan dalam urusan kehalalan makanan di Thailand.

Sertifikasi halal terhadap makanan halal di Thailand, menurutnya, telah dimulai sejak tahun 1948 di mana Kantor Syeikhul Islam saat itu melakukan sertifikasi halal untuk rumah potong unggas. Kemudian, pada tahun 1998 Kementerian Perindustrian Thailand mengadopsi standar Codex Halal sebagai standar Halal Thailand.