Atasi Judi Online, Pemerintah Harus Kerja Ekstra

SESUNGGUHNYA Indonesia ini adalah negeri yang tak siap dalam menghadapi kemajuan teknologi. Disebut tidak siap, kare-na aspek negatif dari kemajuan itu lebih banyak diarasakan ma-syarakat Indonesia, dibandingkan dengan masyarakat di negeri lain seperti Malaysia dan Singapura. Ada judi online, pornogra-fi/prostitusi online, dan lainnya.

Internet juga banyak dimanfaat-kan untuk menyebar konten-konten negatif yang bertujuan me-mecah belah masyarakat. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia lebih dari 50 persen, maka dampak negatif itu sung-guh sangat besar.

Di satu sisi, tak ada yang membantah bahwa internet sudah mengubah dunia menjadi lebih baik dalam banyak bidang. Na-mum, disrupsi digital ini juga membawa banyak faktor negatif, bagi masyarakat yang tidak siap. Salah satunya adalah judi on-line. Menurut Menko Polhukam, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Profesi mereka bervariasi, mulai dari pegawai negeri sipil hingga TNI/Polri. Usia mereka pun beragam, mulai dari anak-anak sekolah dasar hing-ga mahasiswa dan orang tua. Informasi terbaru bahkan disebut-kan hampir 500.000 murid sekolah dasar di Indonesia terpapar judi online. Sebuah kondisi yang miris.

Tentu pemerintah merupakan pihak yang paling bertang-gung jawab atas mewabahnya judi online, selain tentu para pelaku judi itu sendiri. Negara punya berbagai instrumen un-tuk membendung agar warganya menjauh dari judi online, baik instrumen hukum, ekonomi, hingga teknologi. Salah satunya, membatasi akses ke judi online. Situs-situs yang menyedi-akan judi online bisa ditutup atau diblok. Menkominfo Budi Arie sendiri mengaku bahwa mereka sudah memutuskan ak-ses hampir 2 juta konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024. Sebanyak 5.000 rekening bank terkait judi online juga sudah diblokir.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini tak dilakukan seca-ra massif sejak beberapa tahun silam? Bukankah jika seandai-nya lebih dulu dilakukan pencegahan akan bisa menekan dam-pak buruk terhadap masyarakat.
Bagaimana pun sulitnya, pemerintah harus total membasmi pe-nyedia judi online. Ini harus menjadi strategi utama pemerintah. Ja-ngan justru terjebak pada hal-hal kecil, seperti kemungkinan me-minta pertanggungjawaban pengelola warung kopi di Aceh karena membiarkan pelaku berjudi di warung kopi yang mereke kelola.

Jika semua situs judi online bisa ditutup, maka dipastikan per-judian online juga berhenti saat itu. Ya, sesimple itu pencegah-annya, meskipun menutup situs itu juga tidak mudah, seperti di-akui petinggi kementerian. “Terkait dengan teknologi digital ya memang belum ada teknologi yang mencegah konten judi online itu masuk ke media sosial,” kata Dirjen Informasi dan Komuni-kasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong dalam forum diskusi Denpasar pada Rabu 3 Juli 2024.

Sejak beberapa tahun silam, Aceh sudah meminta pusat un-tuk menutup berbagai website judi online. Jika kita ‘googling’ di mesin pencari, ada banyak seruan dari Aceh ke pemerintah pusat terkait permintaan penutupan situs-situs judi. Namun, seperti juga disampaikan sebelumnya, pemerintah pusat bera-lasan bahwa penutupan situs judi online sulit sekali dilakukan: server di luar negeri, website berganti-ganti, dan lainnya. Kini, betapa pun sulitnya, mengingat jumlah korban sudah terlalu ba-nyak dengan dampak yang luar biasa, maka pemerintah harus bekerja ekstra. Pada saat yang sama, elemen-elemen masyara-kat lain seperti institusi keagamaan juga harus mengambil pe-ran. Orang tua juga harus memberikan perhatian lebih kepada si buah hati agar generasi muda mendatang tidak dipenuhi oleh mereka-mereka yang saat ini dididik dengan cara berjudi.(*)

POJOK

MPU minta pemisahan pria dan wanita di PON
Ya, bagian dari pelaksanaan syariat

Satgas mulai sebar daftar PNS terlibat judi online
Gaji tak naik-naik sih, maka beralih ke online

BPJS habiskan Rp 23 triliun untuk pasien jantung
Kalau pasien dengar, bisa tambah kejang