Akal-akalan Israel, Kini Serang Sekolah di Gaza Palestina dengan Dalih Ada Hamas

Laporan The Times merupakan indikasi terbaru adanya keretakan antara Netanyahu dan petinggi militer mengenai perang melawan Hamas.

Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dengan cepat menanggapi bahwa ini bukanlah pilihan.

Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu mengecam sumber anonim yang berbicara kepada media AS tersebut.

"Saya tidak tahu siapa saja pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya itu, tetapi saya di sini untuk menjelaskannya dengan tegas: hal itu tidak akan terjadi," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video.

"Kami akan mengakhiri perang hanya setelah kami mencapai semua tujuannya, termasuk penghapusan Hamas dan pembebasan semua sandera kami," sambungnya.

“Eselon politik telah menetapkan tujuan-tujuan ini untuk IDF,” lanjutnya, “dan IDF memiliki semua cara untuk mencapainya.

"Kami tidak akan menyerah pada kekalahan, baik di The New York Times maupun di tempat lain. Kami dipenuhi dengan semangat kemenangan," simpulnya.

IDF juga menanggapi laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka "bertekad untuk terus berjuang hingga mencapai tujuan perang.

"Menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, membawa kembali sandera kami, dan mengembalikan penduduk di utara dan selatan ke rumah mereka dengan selamat," sebut IDF dalam sebuah pernyataan.

“IDF akan terus memerangi Hamas di Jalur Gaza, sambil terus meningkatkan kesiapan kami untuk berperang di utara, dan mempertahankan semua perbatasan kami,” lanjutnya.

Selama kunjungan ke Gaza Selasa kemarin, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan bahwa operasi di Rafah di wilayah kantong selatan itu akan memakan waktu.

"Kami menghitung di Brigade Rafah [Hamas], apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, lebih dari 900 Hamas tewas," kata Halevi kepada pasukan di pangkalan logistik terdepan.

"Termasuk komandan, sedikitnya satu komandan batalyon, banyak komandan kompi, dan banyak operator," sambungnya.

Kepala Staf IDF itu mengatakan, militer akan terus menghancurkan infrastruktur Hamas di Rafah, termasuk terowongannya.

"Butuh waktu, jadi operasi ini panjang karena kami tidak ingin meninggalkan Rafah dengan infrastrukturnya," imbuh Halevi.

Netanyahu Terang-terangan Ingin Dirikan Pemerintah Sipil di Gaza

Sementara diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu secara terang-terangan menyampaikan ingin mendirikan pemerintah sipil di Gaza pasca-perang tanpa melibatkan Otoritas Palestina (PA).

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam beberapa minggu terakhir secara pribadi telah menarik kembali penentangannya terhadap keterlibatan individu-individu yang terkait dengan Otoritas Palestina dalam mengelola Gaza setelah perang melawan Hamas.

Hal ini sebagaimana disampaikan tiga pejabat yang mengetahui masalah tersebut kepada The Times of Israel, dilansir pada Selasa (2/7/2024).

Perkembangan ini terjadi setelah kantor Netanyahu selama berbulan-bulan mengarahkan lembaga keamanan untuk tidak memasukkan otoritas Palestina dalam rencana apa pun untuk pengelolaan Gaza pasca-perang.

Dua pejabat Israel itu mengatakan, perintah tersebut secara signifikan menghambat upaya untuk menyusun proposal realistis pasca-perang yang dikenal sebagai "hari setelahnya."

Secara terbuka, Netanyahu terus menolak gagasan kekuasaan otoritas Palestina atas Jalur Gaza.

Dalam wawancara yang dimuat Channel 14 minggu lalu, perdana menteri Israel itu tidak akan mengizinkan negara Palestina didirikan di wilayah pesisir tersebut.

"Tidak siap untuk memberikan [Gaza] kepada PA," ucap Netanyahu.

Sebaliknya, dia mengatakan kepada jaringan sayap kanan bahwa ia ingin mendirikan pemerintahan sipil di Gaza.

“Pemerintahan sipil, jika memungkinkan dengan warga Palestina setempat dan mudah-mudahan dengan dukungan dari negara-negara di kawasan tersebut,” ucap Netanyahu.

Namun secara pribadi, para pembantu utama Netanyahu menyimpulkan, individu-individu yang memiliki hubungan dengan PA adalah satu-satunya pilihan yang layak bagi Israel jika ingin mengandalkan warga Palestina setempat untuk mengelola urusan sipil di Gaza pasca-perang.

Hal itu sebagaimana dikonfirmasi dua pejabat Israel dan satu pejabat AS selama seminggu terakhir.

“Warga Palestina Lokal adalah kode untuk individu yang berafiliasi dengan PA,” kata seorang pejabat keamanan Israel.

Dua pejabat Israel menjelaskan, individu yang dimaksud adalah warga Gaza yang digaji oleh PA yang mengelola urusan sipil di Jalur Gaza hingga Hamas mengambil alih kekuasaan pada 2007, dan sekarang sedang diselidiki oleh Israel.

Pejabat Israel lainnya mengatakan kantor Netanyahu mulai membedakan antara pimpinan PA yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dengan pegawai Otoritas Palestina tingkat bawah yang merupakan bagian dari lembaga yang sudah ada di Gaza untuk urusan administratif.

Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dianggap belum secara terbuka mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS