PM Israel Netanyahu akan Pidato di Kongres Amerika, Ketua DPR AS: Tangkap yang Bertindak

Hal ini dianggap kontraproduktif atau bertentangan dengan tujuan perdamaian.

Diketahui Israel mengumumkan pada bulan lalu bahwa mereka akan melegalkan lima pos terdepan di Tepi Barat.

Mereka membangun tiga permukiman baru, dan menyita sebagian besar tanah di mana Palestina berupaya mendirikan negara merdeka.

G7 yang meliputi Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, dan Italia mengecam tindakan tersebut dan mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya.

"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan atas dasar solusi dua negara," bunyi pernyataan itu dilansir dari Times of Israel, Kamis (11/7/2024).

Para menteri luar negeri G7 juga meminta Israel untuk melepaskan seluruh sisa pendapatan pajak yang ditahan kepada Otoritas Palestina.

Menurut mereka, menjaga stabilitas ekonomi di Tepi Barat adalah penting bagi keamanan regional.

Sebelumnya diberitakan, Kabinet keamanan Israel menyetujui legalisasi Evyatar di Tepi Barat utara, Sde Efraim dan Givat Asaf di Tepi Barat tengah, serta Heletz dan Adorayim di selatan wilayah tersebut.

Kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan, kabinet juga telah menyetujui rencana untuk memajukan ribuan rumah pemukiman baru di Tepi Barat.

Sebagai gantinya, Smotrich setuju untuk memperpanjang ganti rugi kepada bank-bank Israel yang bekerja sama dengan bank-bank Palestina di Tepi Barat selama empat bulan tambahan.

Pihaknya juga setuju untuk melepaskan sebagian pendapatan pajak selama tiga bulan yang dikumpulkan Israel atas nama PA.

Israel mengklaim dana tersebut akan berakhir di tangan Hamas jika dibayarkan.

Israel juga memotong puluhan juta dolar setiap bulan untuk memperhitungkan uang yang dibayarkan PA kepada narapidana Hamas dan keluarga pelaku penyerangan yang terbunuh.

"PA sedang dalam tahap akhir mereformasi kebijakan ini," kata para pejabat kepada The Times of Israel pada Maret ;a;i.

Smotrich telah menolak untuk merilis pendapatan pajak Palestina sejak April, yang membawa otoritas tersebut ke ambang kehancuran, meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh lembaga keamanan Israel.