Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 : Aceh, Surya Paloh, dan Tahun Tahun yang Hilang - Bagian XXI

Ahmad Humam Hamid *)

Menulis atau mendiskusikan Surya Paloh sebagai orang Aceh yang “besar” dan “berpengaruh” dalam percaturan politik nasional, terutama di era reformasi adalah satu perkara yang biasa.

Tetapi membicarakan namanya dalam konteks Aceh dan keacehan, jarang dilakukan orang, kecuali mungkin bahwa ia adalah putera Aceh asli yang ketika hidup dengan orang tuanya, pernah makan “asam keueung” dan “keumamah”

Ada sebuah ruang kosong antara Aceh dan Surya Paloh yang jarang dibicarakan. Hal itu menyangkut peran “intermediary” yang berkonotasi dengan “jembatan” penting Aceh dengan pusat kekuasaan, atau lingkaran pusat kekuasaan. Hal itu berpotensi ia perankan pada peride pertama SBY-JK, dan paling kurang 8 tahun selama presiden Jokowi memerintah.

Semenjak Aceh memasuki fase pasca damai ada sejumlah masalah Aceh dengan Jakarta yang tidak selesai, tidak diselesaikan, atau tidak pernah akan selesai. Hal itu dapat atau mungkin terjadi, karena bisa saja kegagalan Aceh “mengerti” dan “memahami” Jakarta dengan baik, ataupun sebaliknya.

Jarang sekali elit Aceh mampu mencari jalan keluar dari berbagai masalah, mulai dari operasionalisasi UUPA/2007, dan berbagai proyek besar nasional yang kelihatannya telah hampir gagal.

Observasi sepintas misalnya, menunjukkan Surya Paloh secara sengaja dan hati-hati ingin berbuat sesuatu , bahkan yang terbaik untuk Aceh. Pertanyaannya kemudian, pernahkan Aceh, tepatnya elit Aceh datang ke Surya Paloh dan meminta perhatian atau bantuan kepadanya.

Sayang, berbagai upaya yang ia lakukan belum pernah menemukan formatnya dengan berbagai alasan.

Akibatya, banyak persoalan dan momentum yang seharusnya terselesaikan dan memberikan manfaat untuk pembangunan Aceh menjadi sia-sia. Ilustrasi pada alenia-alenia berikut, menggambarkan bagaimana perhatian pusat ke berbagai daerah menjadi berbeda.

Ketika daerah mempunyai “sandaran” , bahkan kadang dapat menjadi “the guardian” pengawal kepentingan daerah, terutama yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah pusat, maka jaminan suksesnya sangat besar.

Ilustrasi kecil perbandingan Aceh dan Sumatera Utara, dalam hal investasi misalnya, menjadi sangat berbeda ketika yang satu ada perhatian, ada solusi, bahkan ada pengawalan, sementara yang satu lagi nyaris berjalan apa adanya.

Berita investasi besar pemerintah di sejumlah kawasan di seluruh Indonesia bukanlah hal yang luar biasa, karena begitulah lazim pembangunan berlangsung adanya.

Akan tetapi ketika ada sebuah kawasan tertentu, yang potensinya biasa, atau tidak sangat luar biasa, namun mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah, tentu ada rasa ingin tahu mengapa dan kenapa?

Sebut saja investasi Kawasan Danau Toba, di kabuparen Toba dan 5 kabupaten lainnya, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mengkei di kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Kedua proyek besar itu bahkan masuk dalam program andalan nasional, atau lazimnya di sebut program strategis nasional

Proyek Kawasan Parawisata Danau Toba adalah salah satu proyek andalan pemerintah untuk pembangunan parawisata. Dalam 6 tahun terakhir, tidak kurang dari 8 triliun rupiah telah diinvestasikan pemerintah di sana.

Disamping pembangunan bandara internasional Silangit, di Si Borong- Borong, sejumlah ruas jalan tol, dan 13 pelabuhan baru sepanjang tepian Danau Toba telah dibangun.

Tak cukup dengan bandara Silangit, diujung Danau Toba yang lain sekitar 70 kilometer, dibuat satu lagi, yakni Lapangan terbang Sibisa yang terletak di Rantau Parapat.

Investasi negara yang lain, semenjak pemerintahan SBY, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus,KEK Sei Mengkei telah dimulai dan kini terus dilanjutkan.

Pembangunan kawasan KEK di kabupaten Simalungun, telah menelan investasi tidak kurang dari 20 Triliun rupiah. Disamping pembangunan kawasan, perhatian terhadap pembangunan pelabuhan Belawan, dan pelabuhan Kuala Tanjung juga dijadikan basis untuk menjamin jalur logistik dan konektivitas KEK Sei Mangkei itu.

Kegiatan utama KEK Sei Mangkei ditujukan untk industri kelapa sawit, karet, pariwisata dan logistik.

KEK Sei Mangkei diharapkan akan menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar.

Proyek itu nantinya di andalkan akan mempunyai daya kompetitif regional dan global. KEK ini juga membuka diri untuk berbagi potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi.

Bandingkanlah kedua kawasan itu dengan apa yang telah didapatkan Aceh semenjak masa presiden BJ Habibie, sampai dengan hari ini . Ambil saja contoh keputusan presiden Jokowi yang memberikan status Kawasan Ekonomi Khusus- KEK Arun pada 2016.

KEK Arun yang awalnya direncanakan akan menjadi kawasan petrokima terbesar di ujung barat Indonesia, kini tak terdengar lagi.

Kerjasama Pertamina, PT Pelindo III, PT Pupuk Isakandar Muda, dan pemerintah Aceh, untuk pembangunan KEK Arun kini nyaris tak terdengar, bahkan telah dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional.

Contoh lain, yang juga tidak kurang adalah pemberian status kawasan ekonomi bebas untuk Sabang dan Pulau Aceh, yang kemudian terjelma dalam bentuk otorita BPKS.

Semenjak masa pemerintahan BJ Habibie sampai hari ini, sekitar ri 1,5 triliun rupiah telah dikucurkan untuk BPKS dan daya tendang ekonominya nyaris tak terlihat.

BPKS, proyek politik pemerintah pusat untuk damai Aceh masih saja berjalan rutin, tak ada innovasi, tak ada kreativitas. Lembaga ini belum mampu berevolusi apalagi ber revolusi menjadi pilar penting pembangunan Aceh.

BPKS yang dalam mimpi awal rakyat Aceh diharapkan akan menjadi pintu masuk Aceh kedalam konekvitas global melalui samudera Hindia dan Selat Malaka, sampai hari ini belum terwujud (Bersambung)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI