Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 : Aceh, Surya Paloh, dan Tahun Tahun yang Hilang, Bagian - XXII

Oleh Ahmad Humam Hamid *)

Semua pembangunan itu ada logikanya. Ada potensi wiayah, prospek pasar, lokasi, dan berbagai hitungan hitungan rumit komponen ekonomi investasi. Akan tetapi jangan lupa, ketika ada investasi negara yang besar, apalagi mengundang, dan akan melibatkan pemain besar, ada dimensi politik dan kekuasaan yang tak bisa dihindari.

Pertanyaan utama yang mesti diajukan adalah apa yang salah di Aceh? Mengapa salah? Bagimana nasib BPKS Sabang, dan KEK Arun seandainya kedua proyek itu berada di Sumatera Utara.

Akankah nasibnya sama? Akankah pemerintah daerahnya mengurus dengan sangat serius. Akankan pemerintah daerahnya berkolaburasi dengan para pemangku kepentingan.

Akankah pemerintah daerah itu mencari orang-orang penting di pusat kekuasan yang mempunyai hubungan erat dengan pembangunan propinsi itu. Layakkah para elite yang berdarah ataupun berasal dari propinsi itu diminta untuk mengawal, mempengaruhi, dan kalau perlu memastikan bahwa proyek itu akan lancar realisasinya.

Katakan saja semua itu dikerjakan dengan baik oleh Propinsi Sumatera Utara.

Seluruh pertanyaan “akankah” mungkin juga akan dijawab dengan baik dan ya.

Disebalik itu tahukah kita jika Sumatera Utara juga mempunyai tonggak kuat penyokong dan bahkan pelindung proyek proyek besar mereka yang mereka miliki.

Cobalah ketik di mesin pencari Google nama Menteri Luhut, kemudian Sei Mengkei, Kawasan Danau Toba, dan Pemerintah Daerah.

Google segera akan melepsakan ratusan tautan antara Luhut dengan kedua proyek besar nasional itu.

Tidak hanya Luhut, ketik juga nama Jenderal TB Silalahi dan tambahkan kata Danau Toba, akan terlihat juga yang serupa. Jenderal TB. Silalahi adalah pembantu pak Harto yang sangat berpengaruh pada masanya.

Akan tampak tentang keputusan pemerintah, hubungan luar negeri, berbagai kebijakan innovatif, seruan dan berbagai kalimat yang menjelaskan peran dan komitmen pribadi tertentu.

Akan tampak seorang Luhut dan perannya terhadap proyek besar nasional di propinsi tempat dia berasal.

Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Bukankah Luhut selaku Menteri Kordinator Energi dan Investasi sangat wajar melakukan hal yang seperti itu? Bukankah disamping tugas dan komitmennya ia juga bertanggungjawab terhadap kebutuhan negerinya tempat ia berasal.

Apakah itu objektif. Kalaupun subjektif kenapa rupanya? Bukankah kemajuan Sumut juga bagian dari kemajuan nasional?

Kalau kasus proyek-proyek besar nasional di Sumut terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan, apakah Aceh tak punya “orang kuat” yang tak kalah kuatnya dibandingakn dengan Luhut.

Bukankah, kecuali dalam tahun terakhir menjalang Pilpres 2024, hanya ada sejumlah “sangat kecil” individu penyangga dan kelompok inti pemerintahan Jokowi, yakni Megawati, Surya Paloh, dan Luhut Binsar Panjaitan?

Katakan saja rakyat Aceh, tak tahu dan tak mau tahu relasi kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Rakyat Aceh juga mungkin tak tahu kepentingan kekuasaan, dan lingkaran kekuasaan adalah sebuah kelindan yang tak pernah putus. Pernahkah elit Aceh secara sengaja menjumpai dan “mengunakan” Surya Paloh untuk berbagai kepentingan Aceh?

Bukankah Surya Paloh barkali kali pulang ke Aceh, menjadi tamu gubernur?

Bukankah ia sengaja membuat “kenduri kebangsan” bersama presiden Jokowi di Bireuen untuk menghangatkan kembali Aceh dengan Jokowi? Bukankah hal itu sengaja ia lakukan setelah Jokowi menang Pilpres di tingkat nasional, namun kalah di Aceh?

Tak mungkin Surya Paloh bertanya kepada elit Aceh dan mungkin sebagian rakyat Aceh agar mereka minta Surya Paloh menjembatani berbagai persoalan Aceh dengan presiden.

Tak mungkin Surya Paloh akan “ menggaruk”, kalau tidak dimulai dengan sejumlah persoalan “gatal” Aceh dengan presiden Jokowi yang tidak atau belum selesai disampaikan kepadanya.

Kenduri kebangsaan yang dibuat di Bireuen setelah pelantikan presiden dibuat oleh Paloh dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan utama di Aceh dilakukan dengan sengaja. Kenduri itu dimaksudkan untuk memecahkan kebekuan hubungan elit Aceh dan rakyatnya dengan sang presiden.

Pernahkah misalnya elit Aceh baik gubernur, FORBES Aceh di Jakarta, dan pihak-pihak terkait datang ke Paloh menyampaikan persoalan BPKS Sabang, KEK-Arun yang dikeluarkan dari proyek PSN karena lamban dan bertele tele.

Pernahkan Paloh diajak untuk mebicarakan dana otsus yang turun satu persen 2 tahun yang lalu, yang dijanjikan presden Jokowi akan dikembalikan ke dua persen sampai tahun 2027.

Hal ini sangat berbeda dengan elit Sumatera Utara yang tak pernah berkenti “ mengganggu “ Luhut untuk kelancaran kedua proyek besar nasional itu.

Ketika Paloh membuat “kenduri kebangsaan” apa yang dituju sesungguhnya tak lain daripada mengajak elit Aceh untuk lebih realistis, bahwa kekuasaan negara , suka tidak suka untuk lima tahun akan berada di tangan Jokowi.

Apa yang harus dilakukan Aceh adalah mengambil sikap “pragmatis” dengan keadaan yang ada.

Dalam kamus besarnya itu adalah sebuah ajakannya untuk posisi Aceh yang dalam kamus politik praktis disebut dengan “riel politik” -politik riil, sebuah ungkapan yang tak berarti “nyata” tetapi lebih berarti benda.

Yang dimaksud adalah, politik adaptasi, dengan pandangan atau pendekatan pragmatis yang ditujukan untuk mengejar kepentingan Aceh secara lebih realistis.

Hal ini sangat penting mengingat negara ini sangat besar dengan segala kompleksitasnya diberbagai daerah-sekitar 38 propinsi.

Mempunyai tokoh daerah yang konsen, bahkan bertanggung jawab untuk kepentingan daerah dan nasional adalah sebuah keniscayaan.

Disinilah peranan Paloh yang mesti dimengerti dengan sangat baik oleh pemegang otoritas Aceh, para elit daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Tanpa harus menyebut, lihat saja sejumlah propinsi yang tak banyak berobah semenjak kemerdekan sampai hari ini.

Pada saat yang sama lihatlah siapa elit mereka di pusat yang nyaris nihil. Dipihak lain lihat pula sejumlah propinsi yang punya begitu banyak elitnya di pemerintahan pusat, bahkan di lingkaran kekuasaan, lihat pula apa prestasi yang telah mereka capai (Bersambung)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI