Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Aceh, Surya Paloh, dan Tahun Tahun Yang Hilang: Bagian - XXIII

Ahmad Humam Hamid *)

Keberhasilan pembangunan daerah, tak peduli banyak atau sedikitnya sumber daya alam, sebagai kekayaan primer daerah tak selalu berhubungan dengan kemajuan daerah.

Sebaliknya memiliki elit pusat yang peduli dengan daerahnya, hampir dapat dipastikan akan membuat daerah itu berbeda nyata dengan berbagai propinsi yang tak punya “the guardian”-penjaga, sekalipun propinsi itu tak punya sumber daya yang memadai.

Ingat saja ketika Ibrahim Hasan mendapat mandat sebagai gubernur Aceh pada era sembilanpuluhan, begitu banyak uang dan investasi yang dilakukan oleh negara di propinsi Aceh.

Jumlah anggaran setiap tahunnnya selama paling kurang lima tahun berturut mencapai rekor propinsi penerima APBN terbesar nomor satu di luar Pulau Jawa.

Uang itu sampai hari ini masih terlihat bekasnya, mulai dări jalam raya pantai Barat Selatan, konstruksi sejumlah irigasi raksasa, seperti Krung Arakundo, Krueng Peusangan, Krueng Pase, Look Guci, dan puluhan irigasi sakala menengah.

Ibrahim juga sempat merenovasi Mesjid Raya Baiturrahman, mebangun pengedali Banjir Krueng Aceh, dan masih cukup banyak lagi berbagai pembangunan sektor fisik dań non fisik lain yang menyerap anggaran negara yang begitu besar.

Tidak dapat dibantah ada orang besar, orang kuat, ataupun orang yang berpengaruh terhadap keputusan negara untuk melakukan sesuatu.

Apalagi jika hal itu menyangkut dengan alokasi anggaran, dan bahkan berbegai kebijakan lain yang kadang lebih hebat dan penting dari investasi anggaran. Dan kasus Aceh pada masa menjadi cermin untuk kembali diulangi dalam bentuk lain kali ini.

Disebalik kehebatan dan kemampuan Ibrahim Hasan membawa uang negara untuk pembangunan di Aceh pada tahun 90an, ada nama lain yang juga cukup berperan utnuk kejadian itu.

Publik Aceh lebih dari 30 tahun yang lalu tentu ingat dengan nama Bustanil Arifin yang menjadi Kabulog nyaris menyamai masa berkuasanya Presdien Suharto.

Bustanil adalah salah satu anggota lingkaran inti, dan bahkan ia pula yang membawa dan mempromosikan Ibrahim Hasan dekat dengan pak Harto.

Adalah kemampuan Ibrahim membangun yang membuat semua kucuran anggaran pembangunan habis terserap setiap tahun.

Disamping itu, adalah kemampuan Bustanil yang tak penah lupa sedikitpun mengikuti pekerjaan Ibrahim, dan setiap saat membisikkan kepada pak Harto betapa uang itu telah digunakan dengan sebaik-baiknya.

Bustanil tidak hanya sebatas melakukan loby penting pembangunan Aceh, tetapi ia mempengaruhi, meyakinkan, dan menjaga momentum perhatian pak Harto kepada Aceh ke seluruh angogta kabinet.

Akibatnya,nyaris apapun yang diminta oleh Aceh selalu dikabulkan, dengan perhatian dan anggaran yang begitu besar.

Kedekatan Bustanil dengan Suharto, dengan gubenur Ibrahim yang piawai telah membuat pembangunan Aceh pada masa itu mengalami loncatan yang membuat daerah-daerah tercengang dan bukan tidak mungkin iri. Sejarah itu kini mesti diulangi kembali.

Surya Paloh bukanlah Bustanil Arifin. Ia adalah manusia Aceh yang dalam era reformasi telah menjadi salah satu “big player” dalam perpolitikan nasional. Ia mempunyai keunikan tersendiri. Ia adalah anak zaman yang tumbuh dan besar dengan segala tantangan pada zamannya.

Hampir tidak ada berbagai kontestasi politik nasional era reformasi yang luput dari keterlibatan Surya Paloh, dan seringkali sebagai salah satu dari sedikit pemain inti. Masa pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, -paling kurang 8 tahun tidak dapat dibantah, mempunyai irisan nyata dengan Surya Paloh.

Dalam masa 8 tahun itu pula Aceh, tepatnya, elit Aceh yang bertanggung jawab untuk kemajuan dan pembangunan Aceh sama sekali abai atau mungkin tak mampu melihat potensi yang dimiliki oleh Surya Paloh.

Kita tak pernah mendengar ada ajakan, ataupun permintaan khusus elit Aceh kepada Surya Paloh untuk memberikan perhatian pada masalah-masalah, terutama yang menyangkut “kebekuan” antara Aceh dan Jakarta.

Kita tidak pernah mengengar permintaan Aceh kepada Paloh untuk berbuat banyak atau sedikit kepada kepada kepada daerah ini.

Tepatnya, Aceh mengalami masa panjang tahun tahun yang “hilang” yang seharusnya tak perlu terjadi jika saja elitnya mampu membaca peta kekuasaan nasional dengan baik.

Jika tak ada aral melintang pada akhir tahun ini Prabowo akan dilantik menjadi presiden. Publik nasional sudah memastikan dalam format politik baru pasca pelantikan presiden itu, Surya Paloh dan Nasdem diperkirakan akan diajak bergabung kedalam koalisi pemerintahan.

Jika saja Gubernur Aceh yang terpilih nanti mempunyai kedekatan dengan Surya Paloh dan mempunyai “kimia” yang bisa berinteraksi dengannya, tentu banyak hal yang dapat dikerjakan. Terlepas dari Nasdem sebagai pemenang teratas dari semua partai nasional di Aceh pada Pileg 2024 kemaren - PA pemenang nomor satu, Paloh, tetaplah sosok yang siap setiap saat untuk membantu Aceh.

Aceh masih cukup banyak punya masalah, keuangan, pembangunan, dan berbagai aspek legalitas yang lumayan
Untuk mengatasi semua hal itu, komunikasi Aceh dengan pemerintah pusat harus sangat lancar.

Itu semua tak mungkin jika gubernur Aceh terpilih tidak punya jaringan, dan tak mampu membuat jaringan dengan pusat kekuasaan dan lingkaran kekuasaan di Jakarta.

Tidak cukup dengan jaringan yang dimiliki, tak salah jika Aceh harus mempunyai paling seseorang yang berstatus “ duke” -bangsawan papan atas, dalam peta kekuasaan nasional yang akan menjadi andalan Aceh dalam berhubungan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks realitas politik hari ini, status itu ada pada Surya Paloh.

Aceh dalam hal ini gubernur Aceh, dan elit daerah lainnya , harus mampu melihat realitas ini, dan memanfaatkannya dengan baik untuk kepentingan pembangunan daerah, sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Aceh tidak boleh lagi mengalami tahun-tahun yang hilang.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI