Heboh Kontes Transgender Dijuarai 'Orang Aceh', Dosen IAIN Lhokseumawe Sebut Propaganda yang Merusak

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Sebuah video berisi kontes transgender yang tersebar luas melalui berbagai platform media sosial baru-baru ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Aceh.

Perhatian semakin tertuju ketika panitia kontes mengumumkan pemenangnya, seorang waria dengan selempang bertuliskan "Aceh".

Kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Aceh yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang diterapkan di daerahnya.

Seorang akademisi dari IAIN Lhokseumawe Dr Bukhari MH CM ikut mengkritisi dan menegaskan bahwa tindakan ini dapat merusak citra Aceh yang selama ini dikenal dengan komitmennya dalam menegakkan syariat Islam.

"Aceh memiliki hukum adat yang kuat dan segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam harus ditolak dan tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Masyarakat Aceh, yang terkenal dengan penerapan syariat Islam secara ketat, merasa bahwa klaim tersebut adalah sebuah provokasi yang tidak dapat diterima.

Dalam konteks syariat Islam, segala bentuk perubahan identitas seksual tanpa alasan yang dibenarkan agama dianggap sebagai pelanggaran.

Dr Bukhari menjelaskan bahwa dalam teori maqasid syar'iyah, yang menjadi tujuan utama dari penerapan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kontes transgender ini dianggap bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan dan menjaga agama karena dapat menimbulkan kebingungan identitas dan degradasi moral di kalangan masyarakat.

Masyarakat Aceh diimbau untuk bersama-sama menolak klaim bahwa peserta kontes transgender tersebut berasal dari Aceh.

"Kita harus menjaga marwah Aceh dengan menolak segala bentuk propaganda yang merusak citra kita sebagai masyarakat yang taat pada syariat Islam," kata Dr Bukhari.

Kehebohan yang ditimbulkan oleh kontes transgender ini harus menjadi pelajaran bagi semua untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial.

Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah hukum untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa tidak ada lagi individu yang mengatasnamakan Aceh dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan marwah Aceh.

“Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa Aceh tetap menjadi daerah yang dihormati dan dijunjung tinggi karena komitmennya dalam menjalankan syariat Islam,” pungkas Dr Bukhari. (*)