Konflik Palestina vs Israel
Perundingan Tak Dihadiri Delegasi Hamas, Qatar dan Mediator Lainnya Optimis Perang akan Berakhir
Qatar bersama Mesir dan Amerika Serikat (AS) menjadi mediator dalam perundingan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina antara Israel dan Hamas.
Penulis: Sara Masroni | Editor: Eddy Fitriadi
Diketahui salah seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada Reuters pada Rabu kemarin, kelompok pejuang Islam itu tidak akan menghadiri perundingan tersebut.
Osama Hamdan dari Hamas kepada AP mengatakan, kelompok itu kehilangan kepercayaan pada kemampuan AS untuk menengahi gencatan senjata di Gaza.
Dikatakannya, Hamas hanya akan mengambil bagian dalam pembicaraan jika mereka fokus pada penerapan proposal yang dirinci Presiden AS, Joe Biden pada Mei lalu dan didukung internasional.
Sementara pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri kepada Reuters mengatakan, delegasi dari kelompok pejuang Islam itu tidak akan hadir dalam pembicaraan tersebut.
"Melakukan negosiasi baru memungkinkan pendudukan untuk memberlakukan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian," kata Abu Zuhri dikutip Times of Israel dari Reuters, Kamis pagi.
"Hamas berkomitmen pada proposal yang diajukan kepadanya pada 2 Juli lalu, didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Biden, gerakan tersebut siap segera memulai diskusi mengenai mekanisme untuk menerapkannya," sambungnya.
Baca juga: Iran Bolak-balik ke Eropa, Bicarakan Teknis Terukur Cara Gempur Habisi Israel
Meski para pejabat mengatakan Hamas tidak secara langsung ambil bagian dalam perundingan tersebut, kepala negosiatornya Khalil al-Hayya bermarkas di Doha dan kelompok ini memiliki jalur terbuka dengan Mesir dan Qatar.
Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, Hamas ingin para mediator kembali kepada mereka dengan tanggapan serius dari Israel, baru kemudian akan melanjutkan perundingan.
Pembicaraan di Doha dijadwalkan akan segera dimulai menyusul pernyataan bersama minggu lalu dari AS, Qatar, dan Mesir.
Negara-negara tersebut menuntut kesepakatan segera ditandatangani dan dilaksanakan tanpa penundaan lebih lanjut, serta menetapkan pertemuan puncak pada 15 Agustus 2024.
Pembicaraan telah difokuskan selama dua bulan di sekitar proposal Israel dari akhir Mei yang dituangkan dalam pidato Biden pada 31 Mei lalu.
Para mediator Washington dan regional sejak itu telah berupaya menyelesaikan kesepakatan tetapi mengalami kendala berulang kali.
Kedua belah pihak secara teratur menuduh pihak lain menambahkan tuntutan dan ketentuan baru pada kerangka kerja asli.
Menurut laporan Channel 12 pada Rabu kemarin mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, pejabat pemerintahan Biden melakukan panggilan telepon kepada Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan pemimpin Shas Aryeh Deri sepanjang hari untuk menekankan pentingnya menyelesaikan kesepakatan.
Para pejabat AS menyoroti hubungan antara tercapainya kesepakatan dan kemampuan untuk mencegah eskalasi permusuhan dengan Iran dan Hizbullah, demikian laporan TV tersebut.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.