Tugas Berat Pj Gubernur Aceh

Sepertinya tidak ada waktu untuk ‘bersantai’ bagi Dr H Safrizal ZA MSi setelah dilantik menjadi penjabat (Pj) Gubernur Aceh.  Banyak pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan. Yang utama ada dua, sebagaimana dipesankan oleh Mendagri Tito Karnavian saat pelantikan di Jakarta. Pertama, terkait penyelenggaraan PON Aceh-Sumut yang akan digelar mulai tanggal 9 September 2024. Mengingat waktu pelaksanaannya hanya dalam hitungan hari, Safrizal harus memastikan jajarannya bekerja ekstra, sehingga event yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu berlangsung lancar.

Mengingat waktunya dalam hitungan hari, Safrizal dan jajarannya harus memburu waktu. Beberapa venue belum tuntas. Kelancaraan pelaksanaan PON ini terkait marwah Aceh. PON menjadi pintu masuk bagi warga dari berbagai provinsi Indonesia untuk melihat Aceh. Dia menjadi etalase, yang bisa menggambarkan protret Aceh sesungguhnya. Itu sebab, jangan sampai para kontingen dan tamu mendapatkan kesan negatif.  

Kedua terkait pelaksanaan Pilkada, yang tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai Selasa besok.  PON dan Pilkada ini adalah dua event besar. 

Jika mengacu pada tahapan yang sudah dikeluarkan KIP, Pilkada memang masih terus berproses. Pemilihannya sendiri digelar pada November 2024. Namun, kesuksesan setiap tahapan akan menentukan hasil akhir. Sebagai sebuah peristiwa politik, pemilu menjadi instrumen sakral untuk melegitimasi secara moral dan konstitusional apakah seseorang terpilih secara sah.

Tentu yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemilu adalah para penyelenggara pemilu dan pemerintah. Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara Pemilu berwenang membuat regulasi dan  penyelenggaraan teknis pemilihan, sedangkan pemerintah provinsi/kabupaten memiliki kekuasaan untuk mengatur organ atau aparat pemerintah. Beberapa kabupaten/kota yang belum menghibahkan dana secara total untuk penyelenggaraan Pilkada, diharapkan segera. Dukungan dari sisi anggaran sangat penting bagi kelancaran Pilkada, termasuk hibah anggaran untuk pengamanan.

Yang tak kalah penting lagi adalah realisasi APBA 2024.  Disamping menyiapkan penyelenggaraan PON dan tahapan Pilkada, Pj Gubernur Aceh juga harus memastikan realisasi APBA sesuai dengan targetnya. Sehingga ekonomi masyarakat bergulir, seperti juga kita berharap dampak posisif secara ekonomi dari pelaksanaan PON XXI.

Di pelosok-pelosok, terlalu sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan rupiah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat semata-mata tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) atau Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Itu sebab, ketika APBA telah direalisasikan, maka berdampak besar pada kehidupan mereka. Soalnya, tidak ada investasi di Aceh ini, kecuali mungkin di sektor eksploitasi sumber daya alam, yang jarang merekrut tenaga kerja lokal. Barangkali ini berbeda dengan kondisi di Provinsi Bangka Belitung, tempat Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA mengabdi sebelumnya.

Tentu banyak soal-soal lainnya yang perlu diselesaikan, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga soal stunting. Parameter tersebut masih berada di kategori tertinggi pada level nasional. Dan itu butuh kolaborasi dengan banyak pihak dan waktu yang memadai untuk menuntaskan. Tapi paling tidak, Safrizal harus memastikan bahwa semua upaya memperbaiki kondisi Aceh harus tetap on the track.(*)

POJOK

Pembukaan PON diundur jadi 9 September

Lumayanlah, ada tambahan waktu tuntaskan venue

PSI pastikan Kaesang tak maju Pilkada

Menyesal memang kerap datang terlambat 

BMKG minta warga waspada banjir

Masyarakat kadang lebih butuh bantuan konkret, ketimbang imbauan