MaTA Minta BPKP Lakukan Audit Investigasi Persoalan PON Aceh-Sumut

Laporan Masrizal Bin Zairi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyorot sejumlah persoalan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. 

Karena itu, MaTA meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terkait persoalan yang muncul.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, berdasarkan penelusuran pihaknya ada dugaan mark-up dalam pengadaan konsumsi, seperti nasi dan snack. 

Sebab anggaran yang tercantum dalam kontrak pengadaan terbilang besar yaitu 42,3 miliar dibandingkan dengan kualitas yang diberikan di lapangan.

Hal itu disampaikan Alfian dalam diskusi tematik yang digelar oleh Komunitas Sadar dan Taat Hukum (KosTum) dengan moderator Khairil Arista di Morden Cafee pada Kamis (19/9/2024).

Selain Alfian, diskusi yang bertema 'PON XXl Aceh-Sumut Tahun 2024: Antara Prestasi dan Dugaan Korupsi' ini juga menghadirkan dua pembicara lain yaitu Kajari Banda Aceh Suhendri dan pengamat, Nasrul Zaman.

Dalam paparannya, Alfian juga menyoroto pembangunan dan rehabilitasi venue-venue PON XXI Aceh-Sumut.

Karena itu, perlunya audit investigasi oleh BPKP, yang bertanggung jawab sebagai auditor untuk memastikan pengelolaan dana PON XXI ini tidak disalahgunakan.

"Jika terbukti ada, kasus tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, jika tidak ditemukan kerugian, hasil audit harus dipublikasikan agar masyarakat mendapat kepastian dan tidak berspekulasi, terutama terkait proses penganggaran dan pengelolaan keuangan," ungkapnya.

Baca juga: PON XXI Transformasi Infrastruktur Olahraga di Aceh dan Sumut

Sementara Kajari Banda Aceh, Suhendri SH MH menilai sejumlah kejadian yang viral di media beberapa waktu lalu terkait pelaksaan PON, agar kiranya dapat menjadi rambu bagi para pelaksana agar bisa bekerja lebih baik.

"Intinya kita resah pada persoalan PON ini, benar ndak nanti ketika presentasi, nama baik Aceh, ada hal yang merusak seperti korupsi atau tidak? makanya kita dialog, agar  bisa mengawal bersama," jelasnya. 

Ia juga berharap agar hal yang ditakutkan masyarakat tentang adanya korupsi dikemudian hari semoga tidak terjadi.

"Dan itu mudah-mudahan bisa diwujudkan. Saat ini tugas kami untuk memitigasi risiko hukum, peran kami sebagai jaksa, yakni pengacara negara untuk mendampingi kegiatan PON agar berjalan sesuai regulasi dan hal-hal yang baik," jelasnya. 

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mendukung penuh untuk diusut sejumlah persoalan, yang terindikasi korupsi dalam kegiatan PON XXl.