Larangan Perempuan Pemimpin, “Hantu” Jelang Pilkada Banda Aceh

Akun lain menambahkan, “Dlm Islam tidak dibolehkan wanita jdi pemimpin. jngn mksa buk. hukum Allah itu lebih penting”.

Beberapa warga sudah membaca gelagat dari orang-orang yang menolak calon pemimpin perempuan. Karena hal ini sudah terjadi saat Pilkada 2017.
Masih tentang Illiza di akun @tercydukaceh, salah satu akun misalnya mengomentari, “Kita tunggu perempuan tidak boleh jadi pemimpin sebentar lagi akan ramai”.

Ada pula yang merespons dengan mengatakan isu seperti itu sudah tidak “laku” lagi di Pilkada 2024. “Udh gak laku lg kayaknya model 2017. Skrg masyarakat bisa mlhat siapa yg pantas dan gk. Siapa yg berhasil siapa yg gk. Bktinya anak aja klo gda ayah bsa berhasil dngan perjuangan.”

Sebagian netizen mendukung larangan perempuan menjadi pemimpin di Banda Aceh karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Penguat  argumentasi dari para netizen adalah pernyataan ulama kharismatik Aceh, Abu Mudi pada Pilkada 2017 yang lalu. Pemimpin Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga sejak 1989 ini mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sejumlah tokoh dan lembaga mengikutinya dengan menolak hadirnya  perempuan pemimpin.

Memasuki Juli 2024, para tokoh-tokoh politik mulai melobi partai politik dan membangun koalisi agar bisa berlaga dalam Pilkada 2024 di Banda Aceh. Calon perempuan yang serius mencalonkan diri, hanya Illiza Sa'aduddin Djamal. Ia sudah berpengalaman dan pernah menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh 2012-2014 dan Wali Kota Banda Aceh 2014-2017.

Sedangkan nama-nama perempuan lain kian jarang disebut. Tati Asmara tidak didukung partainya, yaitu  PKS karena partai ini memilih mengusung petinggi partainya, Khairul Akmal. Kemudian Tati fokus mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sedangkan Darwati A. Gani terpilih menjadi DPD RI dan partainya, Partai Nanggroe Aceh (PNA) tidak memiliki kursi dan tak kebagian koalisi.

Di tengah upaya membangun koalisi, Illiza kerap melakukan lobi-lobi politik dan pertemuan dengan masyarakat. Lantaran hanya menyisakan satu nama perempuan di pilkada Banda Aceh, larangan soal perempuan pemimpin langsung menyasar sosok Illiza.

Balai Syura merespon fenomena ini, dengan meminta pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam politik, serta menghapus stereotip dan prasangka gender yang dapat menghalangi partisipasi perempuan. Calon Kepala Daerah dan tim suksesnya juga diminta agar berkompetisi secara fair dalam seluruh proses pemilihan kepala daerah, tanpa harus melakukan politisasi agama/politisasi Syariat Islam untuk menjegal calon pemimpin perempuan.

Illiza Sa’aduddin Djamal sudah tak terkejut lagi dengan isu ini. Ia sudah merasakannya saat Pilkada 2017. Akibatnya, ia kalah telak.

Sejak awal, ia sudah menduga isu ini bakal muncul lagi. Di media sosial, Illiza yang juga anggota DPR RI ini mengaku tak memberikan perlawanan atau merespon komentar para netizen. Ia memilih fokus untuk terus maju dan melakukan berbagai upaya agar bisa memimpin Banda Aceh.

“Biar orang-orang itu melakukan hal buruk, tentu itu akan kembali pada dirinya sendiri, saya mau fokus saja pada kerja saja,” ujarnya.

Berbagai serangan dan komentar negatif tak mengendorkan semangatnya. Pada Agustus 2014, Illiza bersama wakilnya, Afdhal Khalilullah tetap mendaftar sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke KIP Banda Aceh.

Illiza mengaku berani mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banda Aceh karena ia tahu apa kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya seperti air bersih, fasilitas umum, dan peningkatan ekonomi.