Apa yang Tersisa dari Demokrasi?

Oleh: Tgk. Muhsin, MA.

SETIAP kali musim Pilkada tiba, kita seharusnya merayakan pesta demokrasi, di mana rakyat memilih pemimpin terbaik yang bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi daerahnya.

Sayangnya, dalam praktiknya, Pilkada sering kali menjadi panggung bagi permainan sentimen, bukan arena adu gagasan berbasis argumen yang kuat.

Alih-alih fokus pada program, visi, dan solusi yang konkret, Pilkada sering berubah menjadi kontes emosi, di mana popularitas lebih diutamakan daripada kualitas kepemimpinan.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana politik kita, terutama dalam konteks Pilkada, telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan.

Ketika argumen yang rasional, berbasis data, dan memiliki arah yang jelas tergantikan oleh permainan sentimen emosional, kita harus bertanya: apa yang sebenarnya terjadi dengan esensi demokrasi?

Politik Identitas dan Sentimen Emosional

Salah satu bentuk paling nyata dari politik sentimen yang muncul dalam Pilkada adalah politik identitas.

Para kandidat, alih-alih mempresentasikan rencana pembangunan yang konkret, lebih sering memanfaatkan identitas seperti agama, etnis, atau asal daerah untuk memicu perasaan solidaritas di antara kelompok tertentu.

Narasi semacam ini tentu lebih mudah diterima karena menyentuh emosi dasar manusia, yaitu rasa kebersamaan dalam kelompok.

Namun, apakah politik identitas ini mampu membawa solusi nyata bagi masalah yang dihadapi daerah?

Apakah sekadar merasa bangga memiliki pemimpin yang “seperti kita” bisa menyelesaikan tantangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau lapangan kerja? Tentu tidak.

Ketika sentimen identitas menjadi alat utama dalam Pilkada, kita berisiko kehilangan substansi dalam memilih pemimpin yang benar-benar kompeten dan mampu bekerja untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Janji Politik yang Populis dan Tanpa Dasar

Selain politik identitas, sentimen juga sering digunakan dalam bentuk janji politik yang bombastis, namun tanpa dasar yang jelas.