Elemen Sipil Kecewa dengan Debat Perdana Pilkada Aceh, Sebut Adanya Kemunduran Berfikir

SERAMBINEWS.COM - Elemen Sipil menyorot kualitas debat publik perdana pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Aceh yang miskin gagasan. 

Tidak ada ide-ide baru yang muncul dari masing-masing paslon untuk memperbaiki suasana Aceh.

"Secara over all sangat mengecewakan. Justru menurut kami yang terjadi adalah kemunduran berfikir," kata Juru Bicara Elemen Sipil, Zulfikar Muhammad, kepada Serambinews.com, Minggu (27/10/2024).

Kemunduran berfikir itu disebutkannya, terlihat dari materi yang diperdebatkan, seperti terkait dengan syariat Islam. 

Zulfikar menegaskan, syariat Islam itu bukan soal mengaji saja, bukan soal penambahan anggaran di Dinas Syariat Islam dan lainnya. 

Syariat Islam yang disebut dalam syariat itu adalah syariat Islam yang menjadi solusi bagi seluruh aspek kehidupan aspek kehidupan 

Misalkan dalam pengambilan kebijakan publik. Antara beli mobil anggota dewan dengan rumah duafa. Dalam sudut pandang Islam, itu lebih baik yang mana yang harus didahulukan. 

"Jadi begitu berpikirnya. Islam harus menjadi standar atau literasi utama dalam pengambilan-pengambilan kebijakan," jelas Zulfikar.

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Serukan Koalisi Militer Global untuk Lawan Kebiadaban Israel dan Sekutu

Baca juga: 2 Kasus Mira Hayati Bisa Ditangkap Polisi: Skincare Berbahaya dan Bagun Rumah Mewah Tanpa Izin

Zulfikar melanjutkan, Islam adalah solusi bagi seluruh persoalan masyarakat dan Islam berada di semua dinas dan sektor yang ada, tidak hanya di Dinas Syariat Islam atau menjadi beban bagi Dinas Dayah saja.

"Kewajiban mengaji itu kan bukan cuman untuk kami rakyat. Tapi untuk mereka kan harus mengaji juga,"

"Jangan seakan-akan belajar mengaji itu bagian dari kewajiban rakyat, terus mereka enggak mau belajar mengaji, belajar juga, karena itu kewajiban yang individual dan perintah Tuhan," tukasnya.

Berikutnya ketika diperdebatkan tentang layanan digital pemerintah, dimana yang terjawab malah soal internet dan soal koneksi ke Jakarta. 

"Bukan itu (internet dan koneksi). Ini masalah layanan digital. Dimana masyarakat secara digital dapat mengakses segala informasi yang dihadirkan pemerintah, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Zulfikar.

Dia menjelaskan, fungsi layanan digital pemerintah itu adalah untuk mempercepat layanan terhadap masyarakat sampai ke pelosok negeri, sehingga tidak lagi perlu menggunakan surat-menyurat seperti yang terjadi selama ini.

"Gagasan-gagasan seperti itu yang sebenarnya kita tunggu di layanan digital," tambahnya.