Keluarga Israel Mengolok PM Netanyahu, Bikin Pemimpin Zionis Diam Tak Bergerak: Shame On You

Keluarga Israel Mengolok PM Netanyahu, Bikin Pemimpin Zionis Diam Tak Bergerak: Shame On You

SERAMBINEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diam tak bergerak ketika dicemooh oleh keluarga tawanan Israel.

Peristiwa itu terjadi ketika Netanyahu saat memberikan pidato pubik di al-Quds yang diduduki pada Minggu, (27/10/2024).

Saat berpidato, pemimpin Zionis itu dihentikan oleh keluarga tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza. 

Netanyahu berdiri tak bergerak di sebuah panggung selama acara pada hari Minggu, sementara penonton berteriak dan mengganggunya selama lebih dari satu menit.

Sejumlah orang berteriak ‘Shame on You (malu pada Anda)" dan menyebabkan keributan, membuat Netanyahu segera mengakhiri pidatonya.

Menurut laporan media Israel, acara tersebut awalnya direncanakan tanpa komentar dari anggota keluarga tawanan karena takut mengkritik Netanyahu dan anggota kabinetnya.

Namun tekanan publik dan internasional telah meningkat terhadap pemerintahan Netanyahu untuk berbuat lebih banyak guna membebaskan tawanan yang masih berada di Gaza.

Tekanan di Israel juga berkeras kepada Netanyahu untuk mengakhiri agresi di Gaza, yang telah diperingatkan oleh banyak organisasi hak asasi manusia akan menimbulkan dampak bencana bagi penduduk Palestina .

Sementara itu, Netanyahu menekankan bahwa Israe" terlibat dalam " perang eksistensial yang sulit," yang menanggung biaya menyakitkan di sepanjang jalan.

Pernyataan Netanyahu menyusul operasi perlawanan yang dilakukan secara mendadak di dekat pangkalan Glilot milik pendudukan Israel, sebelah utara Tel Aviv.  

"Kami menunggu investigasi akhir atas insiden Glilot," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menyatakan bahwa upaya untuk memulangkan tawanan Israel dari Gaza “akan membutuhkan konsesi yang menyakitkan dari pihak kita,".

Mencatat bahwa "tidak semua tujuan dapat dicapai melalui tindakan militer, dan kekuatan bukanlah pengganti untuk segalanya."

Pernyataan Netanyahu dan Gallant didahului oleh pernyataan pejabat militer Israel, yang mengindikasikan bahwa mungkin sudah waktunya bagi pemerintah Israel untuk menyatakan kesiapan menghentikan perang di Gaza dengan imbalan pengembalian para tawanan.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Jamil Mezher, menanggapi upaya AS untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

"Upaya pemerintah AS difokuskan pada pencapaian ketenangan yang menipu demi kepentingan elektoralnya,” ucapnya.

Oleh karena itu, Mezher menekankan bahwa PFLP "dengan tegas menolak segala upaya untuk mengakhiri gencatan senjata sementara berdasarkan persyaratan Zionis dan Amerika yang bertujuan untuk mendinginkan situasi yang berkaitan dengan pemilu."  

Namun, Mezher menjelaskan, "Kami menanggapi dengan sangat positif setiap gagasan yang mengarah pada penghentian total agresi dan penarikan penuh pasukan pendudukan."

Dalam pernyataan, pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi mengartikulasikan sikap kelompok tersebut mengenai negosiasi yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa tuntutan Perlawanan untuk gencatan senjata, penarikan pasukan dari Gaza, dan bantuan kemanusiaan harus diakui sebelum membahas masalah tawanan.   

Mardawi menyatakan, dalam menanggapi usulan "gencatan senjata dua hari" yang diajukan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.

"Kami menuntut kesepakatan yang komprehensif dan jelas, dan kami tidak akan menerima fragmentasi dokumen dasar,” katanya.

Ia lebih lanjut menyatakan antisipasi kelompok tersebut terhadap hasil pertemuan Doha, yang mengindikasikan bahwa Hamas tengah menunggu hasil konkret dari diskusi tersebut. 

Mardawi menyimpulkan dengan menegaskan, "Jika musuh tidak mengumumkan persetujuannya terhadap usulan tersebut, kami tidak akan menyetujuinya terlebih dahulu."

DK PBB Gelar Sidang Darurat untuk Bahas Serangan Israel Terhadap Iran

Dewan Keamanan PBB akan menggelar rapat darurat pada hari Senin (28/10/2024) waktu setempat.

Ini menyusul surat yang dilayangkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Dewan Keamanan pada hari Sabtu (26/10/2024).

Dalam surat tersebut, Abbas Araghci mendesak badan dunia tersebut untuk mengambil sikap tegas terkait serangan Israel terhadap Iran pada Jumat (25/10/2024).

Tidak hanya itu, Araghci juga mengecam tindakan Israel dan menyebutnya sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dikutip dari Iran International.

Ia telah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang, untuk mengutuk serangan rezim Zionis terhadap Iran.

Sebagai informasi, Israel telah melancarkan serangan pertamanya terhadap Iran pada hari Jumat malam waktu setempat.

Serangan tersebut diketahui telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Setelah serangan pertama, Israel kemudian melancarkan gelombang serangan kedua tiga jam setelahnya, dikutip dari Al Jazeera.

Menurut Israel, mereka telah menyelesaikan serangannya pada Jumat dini hari.

Seorang juru bicara militer Israel mengklaim serangan yang disebut "Days of Reckoning" ini telah menargetkan sarana produksi Iran, sistem rudal serta kemampuan pertahanan udara lainnya.

Atas serangan ini, Iran mengatakan akan terus mempertahankan diri dari serangan Israel terhadap Gaza, Lebanon, dan pejabat Iran.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)