Biden Cabut Pembatasan Senjata untuk Ukraina, Langkah Berani atau Terlambat?

SERAMBINEWS.COM- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, baru-baru ini mengambil keputusan besar yang dapat mengubah jalannya konflik Ukraina-Rusia.

Dilansir dari kantor berita Reuters pada Senin (18/11/2024), pemerintah AS mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata buatan Amerika untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

Keputusan ini datang setelah permohonan berbulan-bulan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang meminta akses ke senjata canggih untuk melawan agresi Rusia. 

Keputusan ini juga dianggap sebagai tanggapan terhadap eskalasi konflik yang semakin intens, khususnya dengan keterlibatan pasukan Korea Utara dalam mendukung Rusia.

Seiring dengan kemajuan pasukan Rusia yang dilaporkan semakin cepat meskipun menderita banyak kerugian, situasi di medan perang semakin rumit.

AS memperkirakan bahwa lebih dari 10.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke Rusia, dan sebagian besar dari mereka kini berada di wilayah Kursk, Rusia, yang dekat dengan perbatasan Ukraina.

Pasukan Korea Utara ini sudah mulai terlibat dalam operasi militer, memperburuk ketegangan di kawasan tersebut.

Ukraina sendiri mengklaim telah bertempur dengan beberapa pasukan Korea Utara yang telah dikerahkan ke Kursk. Pada Agustus lalu, Ukraina sempat menyerang wilayah ini, dan Presiden Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut bisa menjadi "chip tawar" untuk masa depan.

Namun, pasukan Ukraina kini menghadapi kesulitan lebih besar, terutama karena kekurangan personel dan sumber daya yang cukup.

Keputusan AS untuk mengizinkan Ukraina melakukan serangan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia datang dengan berbagai pertimbangan strategis.

Alex Plitsas, seorang analis dari Atlantic Council, menyatakan bahwa pencabutan pembatasan penargetan senjata ini akan membantu Ukraina untuk "bertempur tanpa tangan terikat.

 Dengan kata lain, Ukraina tidak lagi harus berperang dengan pembatasan ketat mengenai di mana dan bagaimana mereka bisa menggunakan senjata canggih yang disuplai oleh Barat.

Namun, Plitsas juga mengkritik keputusan ini karena dianggap "terlalu terlambat". Ia mengingatkan bahwa senjata-senjata canggih seperti ATACMS (roket jarak jauh), HIMARS, Bradley Fighting Vehicles, Abrams tanks, dan F-16 seharusnya sudah diberikan kepada Ukraina jauh lebih awal. 

Menurutnya, keputusan untuk menyediakan senjata tersebut baru diambil setelah banyak kerugian yang dialami oleh Ukraina, baik di tingkat manusia maupun wilayah yang sudah mereka rebut sebelumnya.

Beberapa anggota Partai Republik di Kongres AS juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Biden. Mike Turner, anggota Kongres Republik yang juga Ketua Komite Intelijen DPR AS, menyatakan bahwa keputusan Biden ini sudah "terlalu lama ditunggu."