Hakim PN Lhoksukon Periksa Empat Saksi Kasus Oplosan BBM di Aceh Utara

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara pada Rabu (20/11/2024) kembali menyidangkan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Perkara dugaan kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi menyeret terdakwa Jamaluddin warga Desa Rayeuk Naleung, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.

Kasus tersebut mulai bergulir di ruang sidang Cakra PN Lhoksukon pada 13 November 2024 dengan agenda pembacaan materi Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Utara.

Sedangkan sidang kedua akan berlangsung yang berlangsung pada Rabu (20/11/2024) beragendakan pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan JPU.

Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ngatemin SH MH dengan dua anggota Junita SH dan Inda Rufiedi SH.

Baca juga: Hakim Sidangkan Terdakwa Oplos BBM

Usai membuka sidang, hakim melanjutkan pemeriksaan empat saksi. Mereka adalah dua petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.

Keduanya menjelaskan terdakwa pernah membeli BBM di SPBU Simpang Rangkaya dengan menggunakan jerigen.

Namun, tidak mengetahui adanya pengoplosan BBM.

Kemudian seorang warga yang pernah membeli BBM pada terdakwa dan seorang aparat desa.

Seusai mendengar keterangan ke empat saksi, kemudian Majelis hakim menunda sidang tersebut pada Selasa (26/11/2024) dengan agenda masih pemeriksaan saksi.

Berdasarkan data yang diperoleh Serambinews.com dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Lhoksukon, saat ini terdakwa ditahan Lapas Kelas IIb Lhoksukon.

Dalam materi dakwaan itu memuat kronologi kasus yang bermula pada 17 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, tim penyidik mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya mengenai adanya aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi di sebuah SPBU di Kecamatan Tanah Luas.

Tim yang dipimpin Edi Mahmudi SH, segera menindaklanjuti informasi tersebut. 

Sekitar pukul 13.45 WIB, mereka mengamati sebuah mobil Daihatsu Gran Max warna hitam BL 8255 KA, sedang mengisi Pertalite, di SPBU Simpang Rangkaya.

Tim tersebut kemudian mengikuti mobil tersebut hingga ke rumah terdakwa. 

Setibanya di rumah terdakwa, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa lima jeriken berisi Pertalite di dalam mobil Daihatsu Gran Max.

Selain itu, di rumah terdakwa juga ditemukan 24 jerigen kosong, dua kaleng pewarna minyak, serta sejumlah peralatan seperti corong, sendok, dan ember yang digunakan dalam proses oplosan BBM.

Baca juga: Hati-hati! Pertalite Campur Minyak Mentah Beredar, Polisi Gerebek Gudang Timbunan BBM di Aceh Besar

Semua barang bukti kemudian dibawa ke Mapolda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut. 

Dalam keterangannya, terdakwa mengaku telah melakukan praktik oplosan BBM subsidi selama sekitar dua tahun.

BB oplosan tersebut dijual kepada kios-kios pengecer di sekitar Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Matangkuli. Dalam sehari, terdakwa mampu menjual antara 160 hingga 200 liter BBM oplosan tersebut.

Dari keterangan saksi, diketahui bahwa terdakwa mendapatkan minyak olahan mentah dari seorang pemasok yang tidak dikenalnya, yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur. dibeli dengan harga Rp 8.500 per liter.

Terdakwa kemudian mencampurkan minyak olahan tersebut dengan Pertalite di rumahnya, menggunakan peralatan yang ditemukan di lokasi, hingga menghasilkan bahan bakar yang menyerupai Pertalite murni.

Proses pencampuran ini dilakukan dengan menambahkan pewarna minyak merk Coloursea Bran untuk menyamarkan campuran tersebut.

Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel BBM yang disita menunjukkan bahwa BBM hasil oplosan tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu parameter yang diuji, yaitu titik didih (distilasi), tidak sesuai dengan standar untuk BBM jenis Bensin 90 yang diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017.

Dengan demikian, BBM yang dihasilkan oleh terdakwa dipastikan tidak memenuhi standar kualitas yang berlaku di Indonesia.

Dari hasil penyitaan tersebut, tercatat ada 631,4 liter minyak putih dan 212,79 liter Pertalite yang diduga telah digunakan dalam oplosan.

Baca juga: Oplos BBM, Pria di Aceh Utara Dijerat Jaksa dengan Pasal Berlapis, Begini Modus Operandinya

Atas perbuatannya, Jamaluddin diancam dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur tentang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi.

Terdakwa juga dijerat dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 20 November 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setempat, mengingat dampak dari penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat luas.

Ketua PN Lhoksukon, Aceh Utara melalui Humas Yusmadi SH kepada Serambinews.com, menyebutkan sidang lanjutan kedua kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi, dijadwalkan pada 20 November 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan JPU.

Sidang kasus tersebut ditangani Ketua Majelis Hakim Ngatemin SH MH dengan dua anggota Junita SH dan Inda Rufiedi SH.

Pada sidang perdana, majelis hakim juga sudah menanyakan kepada terdakwa apakah akan menyediakan pengacara sendiri atau disediakan pengadilan. Namun, terdakwa menyampaikan akan menghadapi tanpa didampingi pengacara.(*)

Baca juga: Polisi Tangkap Tiga Penimbun BBM Bersubsidi