Anggota Parlemen Korea Selatan Serukan Pemakzulan Presiden Yoon terkait Darurat Militer

Krisis ini juga mendapat perhatian internasional, Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Korea Selatan, menyambut keputusan Yoon untuk membatalkan deklarasi martial law.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menegaskan bahwa AS mengharapkan perselisihan politik diselesaikan dengan damai dan sesuai hukum.

AS juga memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari hubungan pertahanan antara kedua negara setelah Perang Korea 1950-1953.

Namun, akibat krisis ini, beberapa rencana penting seperti pembicaraan pertahanan dan latihan militer bersama antara Korea Selatan dan AS terpaksa ditunda. Selain itu, kunjungan Perdana Menteri Swedia ke Korea Selatan juga ditunda.

Dalam aspek ekonomi, pasar keuangan Korea Selatan mengalami volatilitas. Saham Korea Selatan turun sekitar 2 persen, sementara mata uang won stabil setelah sempat jatuh ke posisi terendah dalam dua tahun terakhir.

Para pejabat Korea Selatan, termasuk Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong, mengadakan pertemuan darurat dan berjanji akan mendukung pasar jika diperlukan.

Pemerintah juga berjanji untuk menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke pasar saham, obligasi, dan pasar valuta asing untuk menstabilkan kondisi ekonomi.

Presiden Yoon, yang sebelumnya merupakan seorang jaksa karier, memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan pada tahun 2022 dalam salah satu pemilu paling ketat dalam sejarah negara tersebut.

Ia memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi, skandal, dan ketegangan gender di negara tersebut. Namun, setelah menjabat, popularitasnya merosot, dengan peringkat dukungan yang hanya berkisar sekitar 20 persen selama berbulan-bulan.

Pada April 2024, partainya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan legislatif, menyerahkan kontrol Majelis Nasional kepada partai oposisi yang menguasai hampir dua pertiga kursi.

Penerapan martial law yang diumumkan oleh Yoon merupakan yang pertama kali sejak 1980. Pada tahun tersebut, sekelompok perwira militer yang dipimpin oleh Chun Doo-hwan memaksa Presiden Choi Kyu-hah untuk memproklamirkan martial law guna menanggulangi gerakan oposisi yang mendesak pemulihan pemerintahan demokratis.

Sejak Korea Selatan berdiri sebagai republik pada tahun 1948, sudah ada lebih dari selusin kali penerapan martial law di negara tersebut.

Krisis yang dipicu oleh deklarasi martial law ini menggambarkan ketegangan politik yang sedang berlangsung di Korea Selatan.

Meskipun situasi tersebut tampaknya telah mereda dengan pencabutan martial law dan tekanan untuk pemakzulan Yoon, dampak jangka panjang dari kejadian ini terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut masih harus dilihat.

 Kejadian ini juga menunjukkan betapa sensitifnya situasi politik di Korea Selatan, yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia dan sekutu penting bagi Amerika Serikat.(*)