Kecerobohan Darurat Militer di Korsel Berujung Mundurnya 10 Pejabat, Presiden Terancam Dimakzulkan

Kecerobohan Darurat Militer di Korsel Berujung Mundurnya 10 Pejabat, Presiden Terancam Dimakzulkan

SERAMBINEWS.COM, SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12/2024) pukul 23.00 waktu setempat.

Berselang 5 jam kemudian, pada Rabu (4/12/2024) pukul 04.20 waktu setempat, Yoon Suk Yeol mencabut status darurat militer.

Pencabutan status darurat militer tersebut setelah Majelis Nasional Korea Selatan menolaknya.

Dengan pencabutan ini, Yoon sekaligus mengumumkan penarikan seluruh pasukan militer yang dikerahkan ke kota-kota di Korsel.

Namun, pencabutan darurat militer oleh Yoon diwarnai sejumlah syarat.

Di mana ia meminta Majelis Nasional menghentikan upaya pemakzulan kepadanya secara berulang-ulang.

Selain itu, dia juga ingin agar Majelis Nasional tidak mempersulit untuk menyetujui anggaran negara.

Syarat yang diajukan Yoon ini lantaran Majelis Nasional yang dipimpin oleh anggota partai oposisi pemerintah telah berulang kali mengajukan pemakzulan kepada para pejabat pemerintah dan mendorong agar ada pemotongan anggaran.

Yoon menyebut para anggota Majelis Nasional sebagai 'kekuatan anti-negara'.

Atas kegaduhan dan kecerobohan Yoon membarlakukan status darurat militer, posisinya sebagai presiden terancam dimakzulkan seger.

Disisi lain, 10 pejabat di Korea Selatan yang menjadi kaki tangan Yon telah mengajukan pengunduran diri tak lama setelah pencabutan darurat militer.

Mereka termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yoon, serta tujuh pembantu senior lainnya.

Kenapa Yoon Umumkan Darurat Militer?

Sebelumnya, Yoon menyebut alasan dirinya mengumumkan adanya darurat militer lantaran Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi dianggapnya melakukan kegiatan inkonstitusional sehingga melumpuhkan administrasi negara.

Selain itu, dia juga mengungkapkan tindakan ini diperlukan untuk melindungi negara dari 'kekuatan komunis'.