Mengapa Presiden Korea Selatan Tiba-tiba Umumkan Darurat Militer dan Apa Yang Terjadi Selanjutnya?

Ia juga mengajak warga Korea Selatan biasa untuk hadir di parlemen sebagai bentuk protes.

"Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan memerintah negara ini. Saudara-saudara sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional,” seruan itu, dikutip dari BBC News.

Ribuan orang mengindahkan seruan itu, bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. 

Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi tersebut memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. 

Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.

Dan para anggota parlemen juga dapat melewati barikade - bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang pemungutan suara.

Tak lama setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya, menolak usulan tersebut. 

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

Seberapa pentingkah darurat militer?

Darurat militer adalah pemerintahan sementara oleh otoritas militer pada saat darurat, ketika otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi.

Terakhir kali deklarasi ini dilakukan di Korea Selatan adalah pada tahun 1979, ketika diktator militer yang berkuasa lama di negara itu, Park Chung-hee, dibunuh dalam sebuah kudeta.

Ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan lagi sejak negara tersebut menjadi negara demokrasi parlementer pada tahun 1987.

Namun pada hari Selasa, Yoon menarik pelatuknya, dan mengatakan dalam pidato nasional bahwa ia berusaha menyelamatkan Korea Selatan dari "kekuatan anti-negara".

Yoon, yang telah mengambil sikap garis keras yang lebih nyata terhadap Korea Utara daripada pendahulunya, menggambarkan oposisi politik sebagai simpatisan Korea Utara - tanpa memberikan bukti.

Di bawah darurat militer, kekuasaan ekstra diberikan kepada militer dan sering kali terjadi penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara serta standar dan perlindungan hukum.