Ini Dugaan Kasus Korupsi Ramasamy, Sosok yang Gagal Terima Anugerah Wali Nanggroe Aceh

"Saya ingin pergi ke Aceh untuk menerima Anugerah Keamanan (dari Wali Nanggore) di Banda Aceh, tetapi saya dicekal meninggalkan negara ini oleh imigrasi," katanya kepada wartawan di luar kantor pusat MACC Penang sekitar pukul 14.25 waktu setempat, MalayMail melaporkan.

Ia mengaku diberitahu oleh petugas Imigrasi bahwa mereka telah menerima instruksi dari MACC untuk mencekal keberangkatannya.

MACC mengonfirmasi bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kasus Lembaga Wakaf Hindu Penang (PHEB).

"Anehnya, tidak ada penyelidikan terhadap saya, saya tidak dipanggil untuk diinterogasi oleh MACC, saya tidak didakwa, dan tidak ada perintah pengadilan untuk memasukkan saya ke dalam daftar larangan terbang," kata Ramasamy.

Mantan Anggota Parlemen Malaysia itu mempertanyakan kewenangan MACC dalam mencegahnya meninggalkan negara itu tanpa perintah pengadilan.

Menurutnya, dirinya tidak menyembunyikan apa pun dan bersedia bekerja sama.

"Saya memutuskan untuk datang kepada mereka (MACC) secara sukarela dan membiarkan mereka menyelidikinya," imbuhnya.

Ramasamy menegaskan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal atau tuduhan yang dapat mencegahnya bepergian ke luar negeri.

“Saya tidak akan terlibat dalam kegiatan teroris apa pun. Saya akan ke Aceh untuk menerima penghargaan perdamaian dari pemerintah Aceh.”

Ia menggambarkan larangan bepergian tersebut sebagai penghinaan terhadap pemerintah Aceh, yang telah mengundangnya untuk menerima penghargaan tersebut.

"Jika saya melakukan kesalahan, seharusnya ada perintah pengadilan untuk menghentikan saya meninggalkan negara ini," katanya.

Karena itu, ia akan meminta MACC untuk mencabut pencekalan perjalanan.

Ramasamy mengemukakan kekhawatiran tentang implikasi yang lebih luas.

“Bagaimana kalau lain kali ada anggota keluarga yang sakit dan saya tidak diizinkan pergi menjenguknya?” tanyanya.

Ramasamy menuduh MACC bersikap lebih otoriter di bawah pemerintahan persatuan dibandingkan pemerintahan Najib Razak, dan mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengendalikan lembaga tersebut.